Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pelayanan Pemberian Pendapat Penyusunan Kebijakan Pengadaan untuk Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha dan Badan Hukum Publik dengan Sumber Pendanaan Khusus, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Penyusunan Kebijakan Pengadaan Barang/J
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah / Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan
1. Surat Surat jawaban yang berisi saran/pendapat/rekomendasi dan/atau tindakan koreksi. 2. Tatap Muka Hasil Konsultasi berupa saran/pendapat/rekomendasi secara lisan.
Pelayanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah / Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah
1. Berita Acara Berita Acara ini terbit apabila ada tidak terdapat kesepakatan antara Para Pihak dalam proses Mediasi dan Konsiliasi. 2. Akta Perdamaian Akta Perdamaian ini terbit apabila terdapat kesepakatan antara Para Pihak dalam proses Mediasi dan Konsiliasi.
Pelayanan Permohonan Pembinaan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah / Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia
Permohonan pelaksanaan pembinaan UKPBJ menghasilkan: a. Jadwal teknis pelaksanaan kegiatan; dan b. Narasumber yang akan menyampaikan materi.
Pelayanan Pendampingan Pelaksanaan Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah / Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan
Hasil pendampingan disertai surat formal yang berisi saran/pendapat/rekomendasi dan/atau tindakan koreksi pelaksanaan pendampingan
Pelayanan Pendampingan Penyusunan Kebijakan Pengadaan untuk Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha dan Badan Hukum Publik dengan Sumber Pendanaan Khusus, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Penyusunan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa di
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah / Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan
Hasil pendampingan disertai surat formal yang berisi saran/pendapat/rekomendasi dan/atau tindakan koreksi pelaksanaan pendampingan
Pelayanan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) melalui Website
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah / Sekretariat Utama
Informasi Publik yang dimiliki Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pelayanan Bimbingan Teknis Standarisasi LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) di LKPP
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah / Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital
Terselenggaranya kegiatan Bimbingan Teknis LPSE
Pelayanan Bimbingan Teknis LPSE SPSE dan Bimbingan Teknis LPSE Admin System di LKPP
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah / Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital
a. Pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis LPSE; b. Sertifikat Bimbingan Teknis LPSE bagi peserta.
Pelayanan Permohonan Sosialisasi/Bimbingan Teknis mengenai Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah / Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital
a. Nama narasumber yang akan menyampaikan materi; dan b. Paparan materi sosialisasi/bimbingan teknis/ pelatihan
Pelayanan Permohonan Sosialisasi/Bimbingan Teknis Mengenai Katalog Elektronik dan Toko Daring
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah / Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital
a. Jadwal dan teknis pelaksanaan kegiatan; b. Nama narasumber yang akan menyampaikan materi; c. Paparan materi sosialisasi/bimbingan teknis; d. Laporan hasil pelaksanaan sosialisasi/bimbingan teknis.
Pelayanan Diseminasi Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pengadaan Barang/Jasa secara Luring/Tatap Muka dan Daring
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah / Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan
Jadwal dan teknis pelaksanaan kegiatan; dan Paparan materi diseminasi.
Pelayanan Konsultasi Katalog Elektronik dan Toko Daring
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah / Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital
Penjelasan, Pemberian Saran, Rekomendasi dan/atau Pendapat kepada Para Pihak dalam pelaksanaan Katalog Elektronik, Toko Daring, atau E-purchasing
Pelayanan Pengembangan Kapasitas Pelaku Usaha dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP)
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah / Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan
Pelayanan berupa informasi/ konsultasi proses PBJP: Surat Jawaban yang berisi Data dan informasi terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dibutuhkan oleh pelaku usaha. Pelayanan berupa Pengembangan Kapasitas Pelaku Usaha: Materi dan narasumber yang terkait dengan proses pengadaan barang/jasa pemerintah, Notulensi pelaksanaan kegiatan,Daftar hadir peserta kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Usaha, Tercatatnya pelaku usaha yang mengikuti kegiatan di dalam aplikasi vendor direktori.
Pelayanan Pemberian Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa (PKA)
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah / Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah
Penugasan Ahli untuk pemberian keterangan pada gelar kasus/perkara dalam bentuk berita acara pemeriksaan (BAP), keterangan dalam persidangan atau keterangan dalam proses penyelesaian sengketa kontrak diluar pengadilan
Pelayanan Advokasi dan Permasalahan Pengadaan
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah / Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah
Surat: Surat jawaban yang berisi saran/pendapat/rekomendasi dan/atau tindakan koreksi, Tatap Muka: Jawaban Konsultasi berupa Saran/Pendapat/Rekomendasi dan atau Tidakan Koreksi secara lisan, Website: Jawaban Konsultasi melalui Website berupa Saran, Pendapat, Rekomendasi, dan Tindakan Koreksi, Tatap Muka Secara Daring: Laporan hasil pertemuan berisi Saran/Pendapat/Rekomendasi dan atau Tindakan Koreksi secara lisan
Pelayanan Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah / Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia
Sertifikat Kompetensi PPBJ Pertama, Muda, Madya, PPK PBJ, POKJA Pemilihan, Pejabat Pengadaan.
Pelayanan Akreditasi Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa (LPPBJ)
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah / Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia
Pedoman Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Barang/Jasa (LPPBJ), Asesor Akreditasi, SK Terdaftar/Terakreditasi, Sertifikat Akreditasi
Pelayanan Penyelenggaraan Pelatihan Fungsional
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah / Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia
Fasilitas Penyelenggaraan Pelatihan dalam bentuk soft file berupa: a. Kurikulum dan Materi Pelatihan; b. Panduan Penyelenggaraan pelatihan; c. Daftar Fasilitator PBJ; d. Panduan Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan PBJ beserta Formulir Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan; e. Akun (hak akses) pada Portal PPSDM dan Learning Management System; f. Sertifikat Pelatihan dan/atau nomor registrasi sertifikat Pelatihan/sertifikat kelulusan sesuai dengan program pelatihan.
Pelayanan Penyelenggaraan Pelatihan Teknis
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah / Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia
Fasilitas Penyelenggaraan Pelatihan dalam bentuk soft file berupa: b. Panduan Penyelenggaraan Pelatihan; c. Daftar Fasilitator PBJ; d. Panduan Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan PBJ beserta Formulir Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan; e. Akun (hak akses) pada Portal PPSDM dan Learning Management System; f. Sertifikat Pelatihan dan/atau nomor registrasi sertifikat Pelatihan/sertifikat kelulusan sesuai dengan program pelatihan. a. Kurikulum dan Materi Pelatihan;
Pelayanan Verifikasi Penilaian Mandiri Pengukuran Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah / Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia
Hasil verifikasi Penilaian Mandiri Tingkat Kematangan UKPBJ atau terverifikasinya data kematangan UKPBJ di SIMKU
