• Surat

  1. Menyampaikan permohonan pelaksanaan proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha melalui: 1) Elektronik (https://temanku.lkpp.go.id; email; eoffice LKPP dan media elektronik lainnya); 2) Non Elektronik.
  2. Melampirkan data dukung permohonan pendampingan penyusunan kebijakan pengadaan khusus

• Surat

  1. Penerima layanan menyampaikan surat resmi kepada Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus
  2. Pemberi layanan melakukan konfirmasi kepada penerima layanan (apabila diperlukan)
  3. Pemberi layanan menyusun konsep surat jawaban
  4. Pemberi layanan menyampaikan surat jawaban kepada penerima layanan

• Tatap Muka

  1. Penerima Layanan mengunjungi kantor LKPP untuk pelaksanaan pendampingan proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha
  2. Penerima Tamu menerima dan melakukan konfirmasi kepada Pemberi Layanan
  3. Pemberi Layanan menerima dan melaksanakan rapat pendampingan proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha
  4. Pemberi Layanan mengarsipkan hasil pendampingan

Maksimal 5 (lima) hari kerja sejak pelaksanaan rapat awal pendampingan. 

Apabila kami tidak menyelesaikan sesuai jangka waktu penyelesaian, kami akan memberikan kompensasi berupa pemberian prioritas untuk pelayanan berikutnya

Tidak dipungut biaya

Hasil pendampingan disertai surat formal yang berisi saran/pendapat/rekomendasi dan/atau tindakan koreksi pelaksanaan pendampingan

Respon terhadap pengaduan layanan akan di proses paling lambat 5 (lima) hari kerja. Penanganan pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui: 

a. Telepon: (021) 29912450 ext. 0708 (sekretaris); 

b. E-mail : dit.kebijakankhusus@lkpp.go.id;

c. Surat kepada: Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kompleks Rasuna Epicentrum Jl. Epicentrum Tengah Lot 11 B Jakarta Selatan 12940.