1. Memiliki akun pada http://lokal.lkpp.go.id
2. Melampirkan surat permohonan keterangan ahli
3. Permohonan dapat diajukan oleh: 1) Permohonan untuk perkara pidana dimohonkan dari Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Panitera/Majelis Hakim yang menangani perkara yang bersangkutan; 2) Permohonan untuk perkara perdata dan tata usaha negara (TUN) dimohonkan dari Instansi Pemerintah yang bersangkutan atau Panitera/Majelis Hakim yang menangani perkara yang bersangkutan; 3) Permohonan untuk perkara perdata melalui Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LPS Kontrak PBJP), Arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya dimohonkan dari Sekretaris LPS Kontrak PBJP berdasarkan berita acara kedua belah pihak yang bersengketa atau pihak penyelenggara alternatif penyelesaian sengketa kontrak lainnya; 4) Permohonan untuk perkara persaingan usaha dimohonkan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU RI);5) Permohonan untuk perkara mal administrasi dimohonkan dari Instansi Pemerintah yang bersangkutan/Ombudsman Republik Indonesia

1. Pelayanan dilakukan secara online
2. Alur pelaksanaan layanan adalah sebagai berikut: 1) Pemohon Layanan melakukan pendaftaran pada http://lokal.lkpp.go.id; 2) Pemohon Layanan menyampaikan surat permohonan; 3) Pemohon Layanan mengisi formulir pada portal http://lokal.lkpp.go.id; dan 4) Pemohon dilayani oleh pihak pelaksana.

4 (empat) hari kerja sampai dengan terbitnya surat tugas PKA PBJ

13 (tiga belas) hari kerja mulai pelaksanan sampai selesai pelaporan, namun hal ini sangat bergantung pada kesiapan pihak Pemohon untuk melaksanakan gelar kasus/perkara

Apabila kami tidak menyelesaikan sesuai jangka waktu penyelesaian, kami akan memberikan kompensasi berupa pemberian prioritas untuk pelayanan berikutnya.

Besaran pembiayaan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku, dengan pilihan mekanisme pembiayaan:

1. Pembiayaan Ahli yang ditugaskan dibebankan kepada LKPP;
2. Pembiayaan Ahli yang ditugaskan, dibebankan kepada Pemohon (Honorarium Ahli, Transportasi dan Akomodasi); dan
3. Pembiyaan Ahli yang ditugaskan menggunakan mekanisme cost sharing, disesuaikan dengan Anggaran LKPP dan Anggaran Pemohon.
   

Penugasan Ahli untuk pemberian keterangan pada gelar kasus/perkara dalam bentuk berita acara pemeriksaan (BAP), keterangan dalam persidangan atau keterangan dalam proses penyelesaian sengketa kontrak diluar pengadilan

Pengaduan, Saran dan Masukan dapat disampaikan melalui:

1. Penanganan pengaduan, keberatan, saran dan masukan melalui telepon: (021)
   29912450 ext. 0348
2. Penanganan pengaduan, keberatan, saran dan masukan melalui email:
   (helpdesk.pph@lkpp.go.id) dengan subjek “Pengaduan Layanan PKA PBJ”
3. Penanganan pengaduan, keberatan, saran dan masukan melalui surat kepada:
   Direktur Penanganan Permasalahan Hukum
   Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
   Kompleks Rasuna Epicentrum
   Jl. Epicentrum Tengah Lot 11 B
   Jakarta Selatan 12940
4. Waktu respon penanganan pengaduan, keberatan, saran dan masukan adalah 5 (lima) hari kerja