Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan
Sekretariat Jenderal
Pusat Kontak Layanan Kementerian Keuangan
Kementerian Keuangan / Sekretariat Jenderal / Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan
Jawaban/Informasi terkait Tugas dan Fungsi Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, meliputi: a. Penataan Organisasi. b. Analisis dan Evaluasi Jabatan. c. Penyempurnaan Proses Bisnis. d. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. e. Penyempurnaan Administrasi Pemerintahan. f. Monitoring dan evaluasi Organisasi dan ketatalaksanaan.
Asistensi /Sosialisasi/ Bimbingan Teknis Dibidang Organisasi Dan Ketatalaksanaan
Kementerian Keuangan / Sekretariat Jenderal / Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan
a. Informasi/jawaban pelaksanaan asistensi /sosialisasi/ bimbingan teknis di bidang Organisasi dan Ketatalaksanaan. b. Pelaksanaan asistensi /sosialisasi/ bimbingan teknis di bidang Organisasi dan Ketatalaksanaan.
Pemberian Konsultasi Terkait Pelayanan Publik Kementerian Keuangan
Kementerian Keuangan / Sekretariat Jenderal / Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan
Surat jawaban dan/atau konsultasi yang diminta.
Pemberian Rekomendasi Penomoran Dan Pemberian Kode Surat Dan/Atau Cap Dinas Di Lingkungan Kementerian Keuangan
Kementerian Keuangan / Sekretariat Jenderal / Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan
Nota Dinas Rekomendasi Penetapan Penomoran dan dan/atau Cap Dinas Jabatan Fungsional Unit Eselon I/non-Eselon atau Tim Kerja di Lingkungan Kementerian Keuangan oleh Sekretaris Jenderal.
Penyusunan Dan Penyempurnaan Pelimpahan Wewenang Menteri Keuangan Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Kementerian Keuangan
Kementerian Keuangan / Sekretariat Jenderal / Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan
Keputusan Menteri Keuangan mengenai Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan kepada Pejabat di lingkungan Unit Eselon I/non-Eselon.
Pemberian Rekomendasi Pedoman Tata Naskah Dinas Unit Eselon I Di Lingkungan Kementerian Keuangan
Kementerian Keuangan / Sekretariat Jenderal / Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan
Nota Dinas Rekomendasi Penetapan Pedoman Tata Naskah Dinas Unit Eselon I/non-Eselon oleh Sekretaris Jenderal.
Penetapan Informasi Jabatan Dan Uraian Jabatan Struktural/Jabatan Fungsional/Jabatan Non Eselon/Jabatan Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan
Kementerian Keuangan / Sekretariat Jenderal / Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan
a. Nota dinas hasil reviu dan permintaan perbaikan atas konsep Informasi Jabatan dan Uraian Jabatan. b. Nota dinas permintaan tanggapan final atas konsep Informasi Jabatan dan Uraian Jabatan kepada Pengguna Layanan.
Reviu Dan Penyampaian Usulan Tunjangan Jabatan Fungsional Di Lingkungan Kementerian Keuangan
Kementerian Keuangan / Sekretariat Jenderal / Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan
Informasi penyampaian Surat usulan Tunjangan Jabatan Fungsional beserta lampiran Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Presiden tentang Tunjangan Jabatan Fungsional
Reviu Dan Penyampaian Kelas Jabatan Fungsional Di Lingkungan Kementerian Keuangan
Kementerian Keuangan / Sekretariat Jenderal / Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan
Informasi penyampaian Surat Menteri Keuangan mengenai usulan Kelas Jabatan kepada Menteri PAN-RB
Reviu Dan Finalisasi Usulan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan
Kementerian Keuangan / Sekretariat Jenderal / Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan
a. Dalam hal diperlukan perbaikan, Nota dinas hasil reviu dan permintaan perbaikan atas konsep jabatan dan peringkat Pelaksana. b. Nota dinas permintaan tanggapan final dan paraf persetujuan atas konsep jabatan dan peringkat Pelaksana kepada Pengguna Layanan.
Reviu Dan Finalisasi Usulan Standar Kompetensi Teknis Jabatan Di Lingkungan Kementerian Keuangan
Kementerian Keuangan / Sekretariat Jenderal / Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan
Nota dinas konsep final standar kompetensi teknis jabatan di lingkungan Kementerian Keuangan.
Reviu Ketentuan terkait Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis mengenai Jabatan Fungsional
Kementerian Keuangan / Sekretariat Jenderal / Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan
Nota Dinas Rekomendasi Substansi Ketentuan terkait Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis JF
Pemberian Rekomendasi/Izin Prinsip Penggunaan Jabatan Fungsional Kementerian Keuangan oleh Instansi Pemerintah
Kementerian Keuangan / Sekretariat Jenderal / Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan
Konsep Surat Sekretaris Jenderal mengenai Rekomendasi/Izin Prinsip Penggunaan JF Kementerian Keuangan kepada Instansi Pemerintah Pengusul
Reviu Usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional
Kementerian Keuangan / Sekretariat Jenderal / Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan
Nota Dinas penyampaian rekomendasi kebutuhan JF ke Biro SDM
Reviu dan Penyampaian RPermenPANRB mengenai Jabatan Fungsional
Kementerian Keuangan / Sekretariat Jenderal / Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan
Konsep Surat Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Keuangan terkait Penyampaian RPermenPANRB mengenai JF ke KemenPANRB.
Pengusulan Penggunaan Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Keuangan
Kementerian Keuangan / Sekretariat Jenderal / Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan
a. Nota Dinas mengenai Persetujuan/Penolakan Penggunaan JF kepada unit Pengusul; dan/atau b. Konsep Surat Sekretaris Jenderal mengenai Usulan Penggunaan JF kepada Instansi Pembina JF.
Reviu Dan Penyampaian Naskah Akademik Pembentukan/ Penyempurnaan Jabatan Fungsional
Kementerian Keuangan / Sekretariat Jenderal / Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan
Konsep Surat Menteri Keuangan mengenai Penyampaian Naskah Akademik Pembentukan/ Penyempurnaan JF ke KemenPANRB
Reviu Dan Pemberian Rekomendasi Penetapan Standar Norma Waktu (SNW) Unit Eselon I Dan Unit Non Eselon Yang Bertanggung Jawab Langsung Kepada Menteri
Kementerian Keuangan / Sekretariat Jenderal / Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan
Nota Dinas Rekomendasi Penetapan SNW. 6. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan Pengaduan, saran, dan masukan dapat
Reviu Dan Persetujuan/Penolakan Usulan Penataan Organisasi Unit Eselon I Dan Non Eselon Yang Bertanggung Jawab Langsung Kepada Menteri Keuangan
Kementerian Keuangan / Sekretariat Jenderal / Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan
a.Reviu dan persetujuan/penolakan atas usulan penataan organisasi unit eselon I dan non eselon yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan. b.Konsep Surat Menkeu kepada MenPABRB terkait Penataan Organisasi RPMK mengenai Organisasi dan Tata Kerja dan ND permohonan penetapan dari Sekretaris Jenderal kepada Menkeu.
Maklumat Pelayanan
