1. Pengguna layanan adalah Unit Eselon I/ Unit Non Eselon Yang Bertanggung Jawab Langsung Kepada Menteri Keuangan
2. Setelah menerima surat penetapan kelas jabatan fungsional, pengguna layanan menyampaikan nota dinas penyampaian usulan tunjangan jabatan disertai dengan: 1) rancangan naskah akademik tunjangan jabatan. 2) konsep awal Rancangan Peraturan Presiden tentang Tunjangan Jabatan Fungsional.

1. Pengguna layanan mengajukan usulan tunjangan jabatan fungsional disertai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
2. Pengguna layanan akan menerima undangan dan kemudian melakukan pembahasan dengan Biro Organta secara tatap muka langsung atau daring untuk mengumpulkan informasi dan data dukung yang diperlukan. Dalam hal diperlukan pembahasan dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali sesuai kebutuhan.
3. Dalam hal perlu dilakukan perbaikan, Pengguna Layanan menerima hasil reviu dan pembahasan untuk dilakukan perbaikan.
4. Pengguna layanan akan menerima informasi penyampaian surat Menteri ke Kementerian PAN-RB mengenai pengusulan tunjangan jabatan.

a. maksimal/paling lambat 1 (satu) bulan sejak usulan tunjangan jabatan fungsional diterima sampai dengan dilakukan pembahasan.

 b. maksimal/paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak perbaikan terhadap usulan tunjangan jabatan diterima lengkap dan benar sampai dengan penyampaian konsep surat usulan ke Menteri Keuangan.

Tidak dipungut biaya

Informasi penyampaian Surat usulan Tunjangan Jabatan Fungsional beserta lampiran Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Presiden tentang Tunjangan Jabatan Fungsional

a. Telepon: 134;

b. E-mail: kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id;

 c. Website: 1) https://www.kemenkeu.go.id/hubungi- kami; 2) www.wise.kemenkeu.go.id; 3) https://www.lapor.go.id/;