Penyelesaian Kasus PNS Indisipliner dan Permasalahan/Sengketa PNS lainnya di Lingkup Pemerintah Provinsi NTT
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur / Badan Kepegawaian Daerah

Surat Keputusan Gubernur NTT tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Surat Keputusan Gubernur NTT tentang Penjatuhan Hukuman.

Pengusulan Penghargaan Satyalancana Karya Satya (SLKS)
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur / Badan Kepegawaian Daerah

Pengantar dan Usulan Penghargaan satyalancana Karya Satya X, XX dan XXX Tahun ke KDN dan Piagam, Sertifikat SLKS dan Medali X, XX dan XXX tahun.

Pengusulan KARIS / KARSU
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur / Badan Kepegawaian Daerah

a. Pengantar dan Usulan KARIS/KARSU ke Badan Kepegawaian Negara b. Kartu Istri/Kartu Suami yang diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Negara

Pengusulan Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN)
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur / Badan Kepegawaian Daerah

1. Permohonan cuti di luar tanggungan negara 2. Pengantar dan Usulan CLTN ke Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara Denpasar 3. Nota Persetujuan dari Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar 4. SK Gubernur tentang persetujuan CLTN

Pengusulan Pindah PNS
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur / Badan Kepegawaian Daerah

a. SK Pindah b. Usulan Pindah ke Badan Kepegawaian Negara c. Persetujuan Pindah ke Instansi Lain

Pengusulan Pensiun
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur / Badan Kepegawaian Daerah

a. SK Pensiun dan b. Pengantar dan Usulan Pensiun ke Badan Kepegawaian Negara

Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur / Badan Kepegawaian Daerah

Surat Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional

Pengajuan Usulan dan Pengangkatan Pejabat Administrasi Kabupaten / Kota NTT Yang Menangani Kependudukan dan Catatan Sipil
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur / Badan Kepegawaian Daerah

Surat usulan Penetapan Pejabat yang menangani urusan kependudukan Kabupaten / Kota se-NTT oleh Gubernur NTT kepada Meteri Dalam Negeri.

Mengikuti Izin Belajar
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur / Badan Kepegawaian Daerah

Surat Keputusan Gubernur tentang Pemberian Izin Belajar