Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Pemutakhiran data daerah berupa data: • Demografi • Infrastruktur Umum dan Khusus • Realisasi Daerah • Insentif Penanaman Modal Daerah • UMR • Sektor, Subsektor, dan Komoditi Unggulan • Peluang Investasi • Kawasan Industri dan KEK
Tanggapan/jawaban/asistensi penyelesaian permasalahan atau klarifikasi terkait kebijakan di bidang penanaman modal yang berada di bawah kewenangan Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal.
Fasilitasi Pengusulan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Bidang Industri Manufaktur.
Fasilitasi Pengembangan Penanaman Modal di Bidang Industri Manufaktur
Surat jawaban dan/atau tindak lanjut atas permohonan konsultasi tentang Rencana Umum Penanaman Modal.
Surat jawaban dan/atau tindak lanjut atas permohonan konsultasi penyusunan Peta Peluang Investasi Proyek Prioritas Strategis yang Siap Ditawarkan/Investment Project Ready to Offer (IPRO) di bidang industri manufaktur.
Konsultasi tatap muka atau virtual
Surat jawaban dan/atau tindak lanjut atas permohonan Percepatan Rencana Proyek Strategis di Bidang Jasa dan Kawasan/Percepatan Penyelesaian Masalah Strategis Di KEK.
Surat tanggapan dan/atau tindak lanjut atas permohonan Pengusulan KEK/PSN di Bidang Jasa dan Kawasan.
Surat jawaban dan/atau tindak lanjut atas permohonan konsultasi penyusunan Peta Peluang Investasi Proyek Prioritas Strategis yang Siap Ditawarkan pada Bidang Jasa dan Kawasan/Investment Project Ready To Offer (IPRO) pada Destinasi Pariwisata Prioritas
1. Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang – Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau di Daerah – Daerah Tertentu 2. Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan Badan kepada PT. …. 3. Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Fasilitas untuk Penanaman Modal di Bidang – Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau di Daerah – Daerah Tertentu di Kawasan Ekonomi Khusus ….. Kepada PT ….. 4. Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan Kepada PT. …. di Kawasan Ekonomi Khusus …...
1. Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang dan Bahan untuk Pembangunan PT. …. Dalam rangka Penanaman Modal …. 2. Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang dan Bahan untuk Perluasan PT. …. Dalam rangka Penanaman Modal …. 3. Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor ….. Tanggal … atas nama PT. ….. Dalam rangka Penanaman Modal ….
1. Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin untuk Pembangunan PT. …. Dalam rangka Penanaman Modal …. 2. Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin untuk Perluasan PT. …. Dalam rangka Penanaman Modal …. 3. Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin untuk Pengembangan (Restrukturisasi) PT. …. Dalam rangka Penanaman Modal …. 4. Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor ….. Tanggal … atas nama PT. ….. Dalam rangka Penanaman Modal ….
Surat jawaban dan/atau tindaklanjut atas permohonan fasilitasi rencana proyek penanaman modal di bidang sumber daya alam.
Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal