1. Memiliki Perizinan Berusaha dengan Nomor Kegiatan Usaha yang sudah terbit di dalam lampiran NIB namun belum memiliki Izin Usaha/Sertifikat Standar yang efektif/terverifikasi;
2. Permohonan diajukan maksimal 3 tahun setelah kegiatan usaha (KBLI) tercantum di dalam NIB pelaku usaha
3. Flow Proses atas kegiatan usaha yang dimohonkan
4. Layout atas kegiatan usaha yang dimohonkan
5. Daftar kebutuhan mesin yang dimohonkan (Jumlah, HS Code, Spesifikasi Teknis, Merk, Tipe, Nama)
6. Perhitungan kapasitas atas kegiatan usaha yang dimohonkan
7. Komitmen kemitraan atas kegiatan usaha yang dimohonkan
8. Surat permohonan beserta alasannya untuk pengajuan perubahan/perpanjangan/ pergantian atas importasi mesin
9. Surat rekomendasi dari Kementerian Perindustrian (bila mesin tercantum dalam Permenperin 32 Tahun 2020)

1. Pemohon (pelaku usaha) mengajukan permohonan dalam web www.oss.go.id
2. Pemohon mengajukan permohonan sesuai dengan Kegiatan Usaha yang diinginkan
3. Pemohon melengkapi kelengkapan permohonan dengan cara mengupload dalam web OSS
4. Verifikator melakukan verifikasi atas permohonan yang diajukan
5. Bila permohonan sudah lengkap maka permohonan dapat diproses, bila belum lengkap, maka permohonan dikembalikan
6. Setelah berkas lengkap, verifikator menghubungi pemohon untuk melakukan rapat teknis maksimal 5 (lima) hari kerja
7. Rapat Teknis dapat diadakan secara online/offline
8. Khusus untuk permohonan masterlist penggantian mesin (restrukturisasi/ modernisasi) wajib dilakukan kunjungan lapangan terlebih dahulu
9. Pelayanan khusus bagi penyandang disabilitas atau pengguna layanan yang termasuk prioritas (yaitu lansia dan ibu hamil) yang datang langsung ke kantor Kementerian Investasi/BKPM, diselenggarakan melalui fasilitas, jalur, dan prosedur khusus yang tersedia di: Gedung Ismail Saleh, Lantai 1, Kantor Kementerian Investasi/BKPM, Jalan Gatot Subroto No. 44, Jakarta Selatan

Setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar

Tidak dipungut biaya

1. Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin untuk Pembangunan PT. …. Dalam rangka Penanaman Modal …. 2. Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin untuk Perluasan PT. …. Dalam rangka Penanaman Modal …. 3. Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin untuk Pengembangan (Restrukturisasi) PT. …. Dalam rangka Penanaman Modal …. 4. Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor ….. Tanggal … atas nama PT. ….. Dalam rangka Penanaman Modal ….

1. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui:
   1. Petugas pengaduan;
   2. Surat; 
   3. Kotak pengaduan, saran dan masukan;
   4. Telepon Call Center 169;
   5. Email pengaduan terkait permasalahan pada proses pelayanan melalui email pengaduan@bkpm.go.id;
   6. Indeks Kepuasan Masyarakat melalui tautan https://simantab.bkpm.go.id/survei/Fasilitas_BK PM_2023
   7. Laman LAPOR Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal: https://www.lapor.go.id/instansi/badankoordinasi-penanaman-modal-bkpm
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengetahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap: 
   1. Pemeriksaan lapangan;
   2. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.