• Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota membuat surat permohonan tertulis.

  1. Pemohon dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota menyampaikan surat permohonan konsultasi yang ditujukan kepada: Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal c.q. Direktur Perencanaan Industri Manufaktur, Kementerian Investasi/BKPM. Jl. Jend. Gatot Subroto No. 44 Jakarta 12190
  2. Penyampaian surat permohonan dapat melalui: • alamat surat: Kantor Kementerian Investasi/BKPM Jl. Jend. Gatot Subroto No. 44 Jakarta 12190; • alamat email: tu.ditpim@bkpm.go.id; • datang langsung ke Kantor Kementerian Investasi/BKPM, menunjukkan identitas pribadi, dan mengisi buku tamu;
  3. Surat permohonan sekurang-kurangnya berisi: • identitas pemohon yang meliputi nama, kontak yang dapat dihubungi, dan alamat surat elektronik (e-mail); • penjelasan detail terkait konsultasi yang dibutuhkan; • mencantumkan maksud dan tujuan konsultasi;

• Hadir langsung ke Kantor Kementerian Investasi/BKPM dengan melakukan:

  1. janji temu dengan salah satu pejabat/staf di lingkungan Direktorat Perencanaan Industri Manufaktur;
  2. membawa surat permohonan tertulis terkait permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud di atas; dan
  3. menunjukkan kartu tanda penduduk/paspor/kartu identitas lainnya yang berlaku.

• Konsultasi dengan permohonan melalui surat.

  1. Pemohon menyampaikan surat permohonan konsultasi ditujukan kepada Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal c.q. Direktorat Perencanaan Industri Manufaktur;
  2. Pemohon menunggu hasil disposisi Pimpinan terkait jawaban atas permohonan konsultasi. Dalam hal ini juga dilakukan analisis guna memastikan konsultasi yang dibutuhkan. Konsultasi dapat dilaksanakan secara luring dan daring;
  3. Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota selanjutnya menerima surat jawaban melalui e-mail maupun media penyetara lainnya. Apabila permohonan konsultasi disetujui, maka jawaban akan disertai dengan surat jawaban tertulis dan/atau kunjungan lapangan ke lokasi proyek;
  4. Surat jawaban atas tindak lanjut permohonan konsultasi akan disampaikan oleh Direktur Perencanaan Industri Manufaktur maksimal 5 (lima) hari kerja sejak surat permohonan diterima;
  5. Jika pelaksanaan konsultasi tidak dapat dilakukan sesuai waktu yang diajukan, maka Direktur Perencanaan Industri Manufaktur akan menjadwalkan ulang sesuai kesepakatan dengan pemohon.

• Hadir langsung ke kantor Kementerian Investasi/BKPM.

  1. Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/ Kota datang langsung ke Kantor Kementerian Investasi/BKPM dengan membawa kelengkapan persyaratan dan telah melakukan janji temu dengan salah satu pejabat/staf di Direktorat Perencanaan Industri Manufaktur;
  2. Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/ Kota dapat diterima oleh Direktur Perencanaan Industri Manufaktur atau perwakilannya berdasarkan arahan Pimpinan serta pertemuan dilaksanakan secara tertutup;
  3. Pelayanan khusus bagi penyandang disabilitas atau pengguna layanan yang termasuk prioritas (yaitu lansia dan ibu hamil) yang datang langsung ke kantor Kementerian Investasi/BKPM, diselenggarakan melalui fasilitas, jalur, dan prosedur khusus yang tersedia di: Gedung Ismail Saleh, Lantai 1 Kantor Kementerian Investasi/BKPM Jl. Jend. Gatot Subroto No. 44 Jakarta 12190;
  4. Jika diskusi/pertemuan diadakan secara langsung, maka Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota akan menerima jawaban atas tindak lanjut permohonan konsultasi maksimal 5 (lima) hari kerja sejak pertemuan/diskusi secara langsung.

Selambatnya 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima.

Tidak dipungut biaya

Surat jawaban dan/atau tindak lanjut atas permohonan konsultasi penyusunan Peta Peluang Investasi Proyek Prioritas Strategis yang Siap Ditawarkan/Investment Project Ready to Offer (IPRO) di bidang industri manufaktur.

1. Kementerian Investasi/BKPM menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya;

2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan melalui: a. Petugas pengaduan; b. Surat; c. Kotak pengaduan, saran dan masukan; d. Telepon Call Center 169; e. Email pengaduan terkait permasalahan pada proses perizinan melalui email pengaduan@bkpm.go.id; f. Indeks Kepuasan Masyarakat melalui tautan:  https://simantab.bkpm.go.id/survei/Kinerja Direktorat PPBSNI April 20 24;  g. Laman LAPOR Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal: https://www.lapor.go.id/instansi/badankoordinasi-penanaman-modal-bkpm. 

3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengetahuan Pimpinan;

4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap: a. Pemeriksaan lapangan;  b. Rapat koordinasi.