1. Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/ Kota membuat surat permohonan tertulis. Keterangan: a. Pemohon dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota menyampaikan surat permohonan konsultasi yang ditujukan kepada: Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal c.q. Direktur Perencanaan Jasa dan Kawasan, Kementerian Investasi/BKPM. Jl. Jend. Gatot Subroto No. 44 Jakarta 12190 b. Penyampaian surat permohonan dapat melalui: • alamat surat: Kantor Kementerian Investasi/BKPM Jl. Jend. Gatot Subroto No. 44 Jakarta 12190; • alamat email: tu.ditpjk@bkpm.go.id; • datang langsung ke Kantor Kementerian Investasi/BKPM, menunjukkan identitas pribadi, dan mengisi buku tamu; c. Surat permohonan sekurang-kurangnya berisi: • identitas pemohon yang meliputi nama, kontak yang dapat dihubungi, dan alamat surat elektronik (e-mail); • penjelasan detail terkait konsultasi yang dibutuhkan; • mencantumkan maksud dan tujuan konsultasi;
2. Hadir langsung ke Kantor Kementerian Investasi/BKPM dengan melakukan: a. janji temu dengan salah satu pejabat/staf di lingkungan Direktorat Perencanaan Jasa dan Kawasan; b. membawa surat permohonan tertulis terkait permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud di atas; dan c. menunjukkan kartu tanda penduduk/paspor/kartu identitas lainnya yang berlaku.

1. Konsultasi dengan permohonan melalui surat. Keterangan: a. Pemohon menyampaikan surat permohonan konsultasi ditujukan kepada Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal c.q. Direktur Perencanaan Jasa dan Kawasan; b. Pemohon menunggu hasil disposisi Pimpinan terkait jawaban atas permohonan konsultasi. Dalam hal ini juga dilakukan analisis guna memastikan konsultasi yang dibutuhkan. Konsultasi dapat dilaksanakan secara luring dan daring; c. Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota selanjutnya menerima surat jawaban melalui e-mail maupun media penyetara lainnya. Apabila permohonan konsultasi disetujui, maka jawaban akan disertai dengan surat jawaban tertulis dan/atau kunjungan lapangan ke lokasi proyek; d. Surat jawaban atas tindak lanjut permohonan konsultasi akan disampaikan oleh Direktur Perencanaan Jasa dan Kawasan maksimal 5 (lima) hari kerja sejak surat permohonan diterima; e. Jika pelaksanaan konsultasi tidak dapat dilakukan sesuai waktu yang diajukan, maka Direktur Perencanaan Jasa dan Kawasan akan mendijadwalkan ulang sesuai kesepakatan dengan pemohon.
2. Hadir langsung ke kantor Kementerian Investasi/BKPM. Keterangan: a. Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota datang langsung ke Kantor Kementerian Investasi/BKPM dengan membawa kelengkapan persyaratan dan telah melakukan janji temu dengan salah satu pejabat/staf di Direktorat Perencanaan Jasa dan Kawasan; b. Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dapat diterima oleh Direktur Perencanaan Jasa dan Kawasan atau perwakilannya berdasarkan arahan Pimpinan serta pertemuan dilaksanakan secara tertutup; c. Pelayanan khusus bagi penyandang disabilitas atau pengguna layanan yang termasuk prioritas (yaitu lansia dan ibu hamil) yang datang langsung ke kantor Kementerian Investasi/BKPM, diselenggarakan melalui fasilitas, jalur, dan prosedur khusus yang tersedia di: Gedung Ismail Saleh, Lantai 1, Kantor Kementerian Investasi/BKPM Jl. Jend. Gatot Subroto No. 44 Jakarta 12190; d. Jika diskusi/pertemuan diadakan secara langsung, maka Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota akan menerima jawaban atas tindak lanjut permohonan konsultasi maksimal 5 (lima) hari kerja sejak pertemuan/diskusi secara langsung.

5 Hari kerja

Tidak dipungut biaya

Surat jawaban dan/atau tindak lanjut atas permohonan konsultasi penyusunan Peta Peluang Investasi Proyek Prioritas Strategis yang Siap Ditawarkan pada Bidang Jasa dan Kawasan/Investment Project Ready To Offer (IPRO) pada Destinasi Pariwisata Prioritas

1. Kementerian Investasi/BKPM menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan melalui:
   1. Petugas pengaduan;
   2. Surat;
   3. Kotak pengaduan, saran dan masukan;
   4. Telepon Call Center 169;
   5. Email pengaduan terkait permasalahan pada proses perizinan melalui email pengaduan@bkpm.go.id;
   6. Indeks Kepuasan Masyarakat melalui tautan berikut;
   7. Laman LAPOR Kementerian Investasi/BKPM.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima, maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengetahuan Pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap:
   1. Pemeriksaan lapangan;
   2. Rapat koordinasi.