Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandar Lampung Satu
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung
Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar (Pasal 36 Ayat 1C UU KUP)
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandar Lampung Satu
Surat Keputusan Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar (Pasal 36 Ayat 1c UU KUP) yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar (Pasal 36 Ayat 1B UU KUP)
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandar Lampung Satu
Surat Keputusan Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar (Pasal 36 Ayat 1b UU KUP) yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi (Pasal 36 Ayat 1A UU KUP)
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandar Lampung Satu
Surat Keputusan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi (Pasal 36 ayat 1a UU KUP) yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
Keberatan
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandar Lampung Satu
Surat Keputusan Keberatan yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
Permohonan Surat Keterangan Bebas PPH Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandar Lampung Satu
1. Surat Keterangan Bebas PPh atas Penghasilan dari Pengalihan Tanah dan/atau Bangunan; atau 2. Penolakan Permohonan Surat Keterangan Bebas PPh atas Penghasilan dari Pengalihan Tanah dan/atau Bangunan.
Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran PPH Atas Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan Atau Perubahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan/atau Bangunan
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandar Lampung Satu
Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran PPh atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan atau Perubahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan
Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Sistem Komputerisasi
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandar Lampung Satu
Surat Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Sistem Komputerisasi
Pengembalian Kelebihan Pajak
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandar Lampung Satu
Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak Bagi Wajib Pajak Persyaratan Tertentu (Pasal 17D UU KUP)
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandar Lampung Satu
Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak
Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak Bagi Wajib Pajak Berisiko Rendah (Pasal 9 Ayat 4C UU PPN)
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandar Lampung Satu
Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak
Aktivasi Electronic Filing Identification Number (EFIN) Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Badan
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandar Lampung Satu
Nomor Electronic Filing Identification Number (EFIN)
Permohonan Penghapusan NPWP Wajib Pajak Badan
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandar Lampung Satu
1. Surat Keputusan Penghapusan NPWP; atau 2. Surat Penolakan Penghapusan NPWP.
