Pelayanan Surat Permohonan Notifikasi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) 12 Bulan atau Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) Non Hasil Penilaian Kelayakan
Kementerian Keuangan / Badan Kebijakan Fiskal / Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral

Surat Permohonan Notifikasi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) 12 Bulan atau Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) Non Hasil Penilaian Kelayakan yang ditujukan kepada Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Kementerian Ketenagakerjaan.

Pelayanan Surat Permohonan Izin Tinggal dan Multiple Exit Re-entry Permit (MERP) Tenaga Asing
Kementerian Keuangan / Badan Kebijakan Fiskal / Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral

Surat Permohonan Izin Tinggal dan Multiple Exit Re-entry Permit (MERP) Tenaga Asing yang ditujukan kepada Direktur Konsuler, Kementerian Luar Negeri.

Pelayanan Surat Permohonan terkait Penerbitan Surat Persetujuan dan Nota Dinas dalam Rangka Penugasan Tenaga Asing
Kementerian Keuangan / Badan Kebijakan Fiskal / Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral

Surat Permohonan terkait Penerbitan Surat Persetujuan dan Nota Dinas dalam Rangka Penugasan Tenaga Asing yang ditujukan kepada Kepala Biro KTLN, Kemensetneg.

Pelayanan Penerbitan Surat Pencalonan Peserta dalam Rangka Mengikuti Program Peningkatan Kapasitas Pegawai Kementerian Keuangan melalui Kerja Sama Teknik Luar Negeri (KTLN)
Kementerian Keuangan / Badan Kebijakan Fiskal / Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral

Surat Pencalonan Peserta dalam Rangka Mengikuti Program Peningkatan Kapasitas Pegawai Kementerian Keuangan Melalui Kerja Sama Teknik Luar Negeri yang ditujukan kepada Kepala Biro KTLN, Kemensetneg

Pelayanan Penerbitan Surat Tidak Keberatan/No-Objection Letter (NOL) untuk Proposal Pendanaan Asian Development Bank (ADB)
Kementerian Keuangan / Badan Kebijakan Fiskal / Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral

(1) Surat Tidak Keberatan (No-Objection Letter) untuk Proposal Pendanaan ADB, atau (2) Surat Keberatan (Objection Letter) untuk Proposal Pendanaan ADB

Pelayanan Penyusunan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal
Kementerian Keuangan / Badan Kebijakan Fiskal / Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(1) Konsep PPKF dalam bentuk bahan tayangan, dan (2) narasi PPKF sebagai bagian dari dokumen KEM PPKF

Pelayanan Audiensi dan/atau Diskusi Kebijakan Pendapatan Negara
Kementerian Keuangan / Badan Kebijakan Fiskal / Pusat Kebijakan Pendapatan Negara

(1) Tanggapan atau informasi baik secara lisan maupun tertulis; atau (2) Surat pemberitahuan tertulis bahwa materi audiensi dan/atau diskusi bukan merupakan tugas dan fungsi PKPN

Pelayanan Riset dan/atau Wawancara
Kementerian Keuangan / Badan Kebijakan Fiskal / Sekretariat Badan Kebijakan Fiskal

1. Nota Dinas penerusan permohonan riset dan/atau wawancara dari Sekretaris BKF kepada Unit Eselon II terkait di Lingkungan BKF; 2. Surat tanggapan atas permohonan riset dan/atau wawancara oleh Sekretaris BKF kepada Pemohon Riset dan/atau Wawancara.

Pelayanan Informasi Publik (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen)
Kementerian Keuangan / Badan Kebijakan Fiskal / Sekretariat Badan Kebijakan Fiskal

1. Pemberitahuan Tertulis PPID BKF dalam hal informasi publik yang dimohonkan termasuk dalam Daftar Informasi Publik (DIP) BKF; dan/atau 2. Surat Keputusan PPID BKF tentang Penolakan Permohonan Informasi dalam hal informasi publik yang dimohonkan tidak tersedia atau termasuk dalam Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) BKF; dan/atau 3. Surat Pemberitahuan Perpanjangan Waktu Penyampaian Pemberitahuan Tertulis dalam hal penyampaian pemberitahuan tertulis memerlukan tambahan waktu lebih dari 10 hari kerja; dan/atau 4. Dokumen dan/atau informasi yang dapat diberikan kepada Pemohon Informasi.