Kementerian Dalam Negeri
Fasilitasi Rancangan Produk Hukum Daerah
Kementerian Dalam Negeri / Sekretariat Jenderal / Biro Organisasi dan Tata Laksana / Unit Layanan Administrasi
Penerbitan Surat Hasil Fasilitasi Menteri Dalam Negeri
Penerbitan Kepmendagri tentang Peresmian Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan/Anggota DPRD Provinsi
Kementerian Dalam Negeri / Sekretariat Jenderal / Biro Organisasi dan Tata Laksana / Unit Layanan Administrasi
Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pengesahan Pengangkatan dan Pengesahan Pemberhentian Pimpinan/Anggota DPRD Provinsi.
Penerbitan Kepmendagri tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Bupati/Wakil Bupati atau Wali Kota/Wakil Wali Kota
Kementerian Dalam Negeri / Sekretariat Jenderal / Biro Organisasi dan Tata Laksana / Unit Layanan Administrasi
Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/wakil Walikota
Evaluasi Ranperda Provinsi tentang APBD dan Ranpergub tentang Penjabaran APBD Provinsi
Kementerian Dalam Negeri / Sekretariat Jenderal / Biro Organisasi dan Tata Laksana / Unit Layanan Administrasi
Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
Evaluasi Ranperda Provinsi tentang Perubahan APBD dan Ranpergub tentang Penjabaran Perubahan APBD Provinsi
Kementerian Dalam Negeri / Sekretariat Jenderal / Biro Organisasi dan Tata Laksana / Unit Layanan Administrasi
Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
Evaluasi Ranperda Provinsi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Ranpergub tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi
Kementerian Dalam Negeri / Sekretariat Jenderal / Biro Organisasi dan Tata Laksana / Unit Layanan Administrasi
Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD.
Penilaian Usulan Rencana Pendirian BUMD Provinsi/Kabupaten/Kota
Kementerian Dalam Negeri / Sekretariat Jenderal / Biro Organisasi dan Tata Laksana / Unit Layanan Administrasi
Surat Mendagri tentang Penilaian Usulan Rencana Pendirian BUMD ke Provinsi Kabupaten/Kota
Rekomendasi Pemberhentian dan Mutasi Inspektur Daerah Provinsi dan Inspektur Pembantu Provinsi
Kementerian Dalam Negeri / Sekretariat Jenderal / Biro Organisasi dan Tata Laksana / Unit Layanan Administrasi
Surat Rekomendasi Pemberhentian dan Mutasi Inspektur daerah provinsi dan Inspektur Pembantu provinsi.
Rekomendasi Pembentukan Panitia Seleksi Inspektur Daerah
Kementerian Dalam Negeri / Sekretariat Jenderal / Biro Organisasi dan Tata Laksana / Unit Layanan Administrasi
Surat Rekomendasi Pembentukan Panitia Seleksi Inspektur Daerah.
Penerbitan Surat Rekomendasi Orientasi/Pendalaman Tugas Bagi Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kot
Kementerian Dalam Negeri / Sekretariat Jenderal / Biro Organisasi dan Tata Laksana / Unit Layanan Administrasi
Surat Rekomendasi Pelaksanaan Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.
Penerbitan Nomor Registrasi Orientasi/Pendalaman Tugas Bagi Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota
Kementerian Dalam Negeri / Sekretariat Jenderal / Biro Organisasi dan Tata Laksana / Unit Layanan Administrasi
Nomor Registrasi Orientasi/Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Pelayanan Unit Pengendalian Gratifikasi
Kementerian Dalam Negeri / Sekretariat Jenderal / Biro Organisasi dan Tata Laksana / Unit Layanan Administrasi
1. Laporan akan dilakukan reviu awal; 2. Menyampaikan hasil penetapan status kepemilikan Gratifikasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi pada kesempatan pertama kepada pelapor; dan 3. Kewajiban Penyerahan Gratifikasi yang berbentuk uang dan atau barang melalui UPG atau secara langsung Kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, dilakukan setelah mendapatkan Penetapan Status Kepemilikan Gratifikasi Oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Penerbitan Surat Kepmendagri tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Dinas Dukcapil di Daerah
Kementerian Dalam Negeri / Sekretariat Jenderal / Biro Organisasi dan Tata Laksana / Unit Layanan Administrasi
Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Dinas Dukcapil Provinsi dan Kabupaten/Kota
Evaluasi Ranperda Provinsi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Kementerian Dalam Negeri / Sekretariat Jenderal / Biro Organisasi dan Tata Laksana / Unit Layanan Administrasi
Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Evaluasi Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Evaluasi Ranperda Provinsi tentang RPJPD/RPJMD Provinsi
Kementerian Dalam Negeri / Sekretariat Jenderal / Biro Organisasi dan Tata Laksana / Unit Layanan Administrasi
Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Hasil Evaluasi Rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah/Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
Mutasi Antar Daerah
Kementerian Dalam Negeri / Sekretariat Jenderal / Biro Organisasi dan Tata Laksana / Unit Layanan Administrasi
1. Penerbitan Surat Prakoordinasi Menteri Dalam Negeri kepada Badan Kepegawaian Negara tentang Penerbitan Pertimbangan Teknis Mutasi Pegawai Negeri Sipil; dan 2. Penerbitan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Dari Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Ke Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
Penggantian Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
Kementerian Dalam Negeri / Sekretariat Jenderal / Biro Organisasi dan Tata Laksana / Unit Layanan Administrasi
Penerbitan Surat Menteri Dalam Negeri tentang Persetujuan tertulis Penggantian Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Kepala Sekolah dan Kepala Puskesmas Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
Penerbitan Surat Pemberitahuan Peneliti Asing
Kementerian Dalam Negeri / Sekretariat Jenderal / Biro Organisasi dan Tata Laksana / Unit Layanan Administrasi
Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) Orang Asing dan Lembaga Asing yang ditanda tangani oleh Sekretaris Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum a.n. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum.
