A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Illegal string offset 'is_delete'

Filename: models/Instansi_model.php

Line Number: 347

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Illegal string offset 'id_ref_instansi'

Filename: models/Instansi_model.php

Line Number: 348

SIPPN - CARIYANLIK

Unit Layanan Administrasi BPSDM Kemendagri

Pusat Pengembangan SDM Regional Bandung

Unit Layanan Administrasi

Evaluasi Ranperda Provinsi tentang APBD dan Ranpergub tentang Penjabaran APBD Provinsi
Kementerian Dalam Negeri / Sekretariat Jenderal / Biro Organisasi dan Tata Laksana / Unit Layanan Administrasi

Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Evaluasi Ranperda Provinsi tentang Perubahan APBD dan Ranpergub tentang Penjabaran Perubahan APBD Provinsi
Kementerian Dalam Negeri / Sekretariat Jenderal / Biro Organisasi dan Tata Laksana / Unit Layanan Administrasi

Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Evaluasi Ranperda Provinsi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Ranpergub tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi
Kementerian Dalam Negeri / Sekretariat Jenderal / Biro Organisasi dan Tata Laksana / Unit Layanan Administrasi

Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD.

Pelayanan Unit Pengendalian Gratifikasi
Kementerian Dalam Negeri / Sekretariat Jenderal / Biro Organisasi dan Tata Laksana / Unit Layanan Administrasi

1. Laporan akan dilakukan reviu awal; 2. Menyampaikan hasil penetapan status kepemilikan Gratifikasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi pada kesempatan pertama kepada pelapor; dan 3. Kewajiban Penyerahan Gratifikasi yang berbentuk uang dan atau barang melalui UPG atau secara langsung Kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, dilakukan setelah mendapatkan Penetapan Status Kepemilikan Gratifikasi Oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Evaluasi Ranperda Provinsi tentang RPJPD/RPJMD Provinsi
Kementerian Dalam Negeri / Sekretariat Jenderal / Biro Organisasi dan Tata Laksana / Unit Layanan Administrasi

Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Hasil Evaluasi Rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah/Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Mutasi Antar Daerah
Kementerian Dalam Negeri / Sekretariat Jenderal / Biro Organisasi dan Tata Laksana / Unit Layanan Administrasi

1. Penerbitan Surat Prakoordinasi Menteri Dalam Negeri kepada Badan Kepegawaian Negara tentang Penerbitan Pertimbangan Teknis Mutasi Pegawai Negeri Sipil; dan 2. Penerbitan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Dari Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Ke Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Penggantian Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
Kementerian Dalam Negeri / Sekretariat Jenderal / Biro Organisasi dan Tata Laksana / Unit Layanan Administrasi

Penerbitan Surat Menteri Dalam Negeri tentang Persetujuan tertulis Penggantian Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Kepala Sekolah dan Kepala Puskesmas Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Penerbitan Surat Pemberitahuan Peneliti Asing
Kementerian Dalam Negeri / Sekretariat Jenderal / Biro Organisasi dan Tata Laksana / Unit Layanan Administrasi

Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) Orang Asing dan Lembaga Asing yang ditanda tangani oleh Sekretaris Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum a.n. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum.