1. Surat Keabsahan Dokumen Persyaratan dari BPKAD Provinsi;
2. Surat Gubernur mengenai Penyampaian Rancangan Perda Provinsi dan Rancangan Peraturan Gubernur;
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang telah disetujui Bersama DPRD;
4. Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
5. Surat Gubernur Kepada DPRD Provinsi mengenai Penyampaian Rancangan Perda Provinsi untuk dibahas bersama;
6. Persetujuan Bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
7. Risalah Sidang Jalannya Pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
8. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK yang meliputi Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Intern, dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan;
9. Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan Organisasi;
10. Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
11. Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
12. Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
13. Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
14. Laporan operasional;
15. Laporan perubahan ekuitas;
16. Neraca;
17. Laporan arus kas;
18. Catatan atas laporan keuangan;
19. Daftar rekapitulasi piutang daerah;
20. Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
21. Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
22. Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
23. Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
24. Daftar rekapitulasi aset tetap;
25. Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
26. Daftar rekapitulasi aset lainnya;
27. Daftar dana cadangan daerah;
28. Daftar kewajiban jangka pendek;
29. Daftar kewajiban jangka panjang;
30. Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2021 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
31. Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
32. Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
33. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran;
34. Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran;
35. Rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara (* jika ada);
36. Rekapitulasi realisasi belanja untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (* jika ada); dan
37. Ringkasan realisasi penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan (* jika ada).

1. Mengajukan Permohonan Perijinan melalui Aplikasi SIOLA ula.kemendagri.go.id; dan
2. Standar Operasional Prosedur sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

15 Hari kerja

Tidak dipungut biaya

Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD.

1. http://kemendagri.lapor.go.id;
2. Email: ula@kemendagri.go.id;
3. Telp.: (021) 3450038 Ext. 2655/2251; (021)3521468; 
4. Fax: (021) 3440402;
5. Kotak Saran; dan
6. Petugas Informasi Dan Pengaduan.