Surat Menteri Dalam Negeri tentang Persetujuan Tertulis Penggantian Pejabat Pimpinan Tinggi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Surat Usulan Perpanjangan KTP (Kartu Tanda Penyidik) PPNS dari Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri kepada Dirjen Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM.
Surat Usulan Mutasi PPNS dari Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri kepada Dirjen Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM.
Surat Usulan Verifikasi Calon Peserta Diklat PPNS dari Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri kepada Dirjen Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM.
Surat Rekomendasi yang ditujukan kepada kementerian Sekretariat Negara untuk memperoleh izin pemerintah dan Surat Pengantar untuk pengurusan paspor dinas dan exit permit kepada Direktorat Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri, serta rekomendasi pengurusan visa.
Surat Rekomendasi yang ditujukan kepada kementerian Sekretariat Negara untuk memperoleh izin pemerintah dan Surat Pengantar untuk pengurusan paspor dinas dan exit permit kepada Direktorat Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri, serta rekomendasi pengurusan visa.
Surat Menteri Dalam Negeri perihal Izin ke Luar Negeri dengan alasan penting bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota.
Surat Rekomendasi atau Pengantar Usul dari Menteri Dalam Negeri kepada Bapak Presiden melalui Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (DGTK).
Surat Rekomendasi atau Pengantar Usul dari Menteri Dalam Negeri kepada Bapak Presiden melalui Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (DGTK).
Surat Perintah Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh Pejabat Struktural/Jabatan Fungsional Tertentu yang mempunyai kewenangan memfasilitasi layanan administrasi dan konsultasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
Layanan Konsultasi Online Kemendagri