1. Surat Pengantar Provinsi Bagi Usulan Mutasi Kabupaten/Kota;
2. Surat permohonan Mutasi dengan menyebutkan alasan Mutasi beserta dokumen pendukung;
3. Surat usul Mutasi dari PPK instansi penerima dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
4. Surat persetujuan Mutasi dari PPK instansi asal dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
5. Surat pernyataan dari instansi asal bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang ditandatangani oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama;
6. Surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar yang ditandatangani oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
7. Surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan inspektorat pada instansi asal

1. Mengajukan Permohonan Perijinan melalui Aplikasi SIOLA ula.kemendagri.go.id; dan
2. Standar Operasional Prosedur sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

15 Hari kerja

Tidak dipungut biaya

1. Penerbitan Surat Prakoordinasi Menteri Dalam Negeri kepada Badan Kepegawaian Negara tentang Penerbitan Pertimbangan Teknis Mutasi Pegawai Negeri Sipil; dan 2. Penerbitan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Dari Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Ke Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

1. http://kemendagri.lapor.go.id;
2. Email: ula@kemendagri.go.id;
3. Telp.: (021) 3450038 Ext. 2655/2251; (021)3521468; 
4. Fax: (021) 3440402;
5. Kotak Saran; dan
6. Petugas Informasi Dan Pengaduan.