Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau
Pemberian Informasi Perpajakan dan/atau Permohonan Melalui Whatsapp KPP Pratama Pangkalan Kerinci
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci
Informasi perpajakan, billing pajak, scan dokumen perpajakan
Pemberitahuan Penggunaan Besaran Tertentu (DPP Nilai Lain) atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci
1. Bukti Penerimaan Surat (BPS); 2. Surat Penolakan Pemberitahuan Pemberitahuan Penggunaan Besaran Tertentu untuk Memungut dan Menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai Terutang atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian tertentu.
Permintaan Database E-Faktur
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci
1. Data e-Faktur; 2. Bukti Penerbitan Sertifikat Elektronik.
Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP)
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci
1.Surat Pemberian NSFP; 2.Bukti Penerbitan Sertifikat Elektronik.
Pendaftaran Objek Pajak Baru PBB
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci
1. NOP (Nomor Objek Pajak); 2. Surat Keterangan Terdaftar.
Perubahan Data SKT PBB
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci
1. Surat Keterangan Terdaftar; 2. Surat Pemberitahuan Perubahan Data; 3. Surat Penolakan Perubahan Data.
Pencabutan SKT PBB
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci
1. Surat Keterangan Terdaftar; 2. Surat Pemberitahuan Perubahan Data; 3. Surat Penolakan Perubahan Data.
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan karena Diterbitkannya Keputusan atau Putusan yang Mengakitbatkan Lebih Bayar PBB
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci
Penghitungan Lebih Bayar.
Pendaftaran NPWP
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci
Kartu NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar
Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Teknologi Percetakan
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci
Surat Izin/Penolakan Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Teknologi Percetakan.
Pemberian Imbalan Bunga
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci
Surat Keputusan Penghitungan Pemberian Imbalan Bunga (SKPPIB) dan Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB)
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang atas Kesalahan Pemotongan atau Pemungutan Pajak Terhadap Orang Pribadi atau Badan yang Tidak Diwajibkan Memiliki NPWP
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atau Surat Pemberitahuan Penolakan
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang atas Kesalahan Pemotongan atau Pemungutan Pajak Terhadap Subjek Pajak Luar Negeri yang Tidak Memiliki Bentuk Usaha Tetap Di Indonesia
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci
SKPLB atau Surat Pemberitahuan Penolakan Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang (dalam hal laporan hasil penelitian tidak terdapat kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang)
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang atas Kesalahan Pemotongan atau Pemungutan Pajak Terhadap Subjek Pajak Luar Negeri yang Memiliki Bentuk Usaha Tetap di Indonesia
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci
SKPLB atau Surat Pemberitahuan Penolakan Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang (dalam hal laporan hasil penelitian tidak terdapat kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang)
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang atas Kesalahan Pemotongan atau Pemungutan PPh, PPN, atau PPnBM
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci
SKPLB atau Surat Pemberitahuan Penolakan Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang (dalam hal laporan hasil penelitian tidak terdapat kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang)
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang Atas Kelebihan Pajak Dalam Rangka Impor
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci
SKPLB atau Surat Pemberitahuan Penolakan Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang (dalam hal laporan hasil penelitian tidak terdapat kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang).
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang atas Pembayaran Pajak oleh Pihak Pembayar
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci
SKPLB atau Surat Pemberitahuan Penolakan Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang (dalam hal laporan hasil penelitian tidak terdapat kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang)
Pengembalian Atas Keputusan/Putusan Keberatan/Banding/PK Pasal 36/Pembetulan Pasal 16
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci
Penghitungan Lebih Bayar (Lampiran VI SE-03/PJ.951/ 1994)
Maklumat Pelayanan
