1. Wajib Pajak mengisi Formulir Permintaan data e-faktur
2. Wajib Pajak melakukan kegiatan untuk verifikasi dan autentikasi identitas
3. Dalam hal saluran elektronik belum tersedia, Pengusaha Kena Pajak dapat mengajukan permintaan data e-faktur secara tertulis, dengan mengisi, menandatangani, dan menyampaikan formulir, serta: 1. menyerahkan fotokopi dokumen identitas diri berupa: a) KTP, bagi Warga Negara Indonesia; atau b) paspor dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), dalam hal Wajib Pajak merupakan Warga Negara Asing; c) Kartu NPWP atau SKT; dan 2. menyerahkan asli surat penunjukan dari Wajib Pajak orang pribadi dengan kondisi tertentu.
4. Dalam hal saluran elektronik belum tersedia, permintaan data e-faktur secara tertulis oleh Wajib Pajak Badan dilakukan dengan mengisi, menandatangani, dan menyampaikan Formulir Permintaan data e-faktur dan menyerahkan fotokopi dokumen berupa: 1. dokumen identitas diri salah satu pengurus , meliputi: a) bagi Warga Negara Indonesia, yaitu fotokopi KTP dan fotokopi Kartu NPWP; b) bagi Warga Negara Asing, yaitu: 1) fotokopi paspor; dan 2) fotokopi Kartu NPWP, dalam hal telah terdaftar sebagai Wajib Pajak; 2. dokumen pendirian badan usaha, meliputi: a) akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahannya, bagi Wajib Pajak Badan selain bentuk usaha tetap; atau b) surat keterangan penunjukan dari kantor pusat, bagi bentuk usaha tetap.

1. Layanan Permintaan data e-Faktur diberikan kepada Pengusaha Kena Pajak karena data faktur elektronik karena rusak atau hilang. Data eFaktur yang dapat diminta terbatas pada data e-Faktur yang dibuat dan telah diunggah (di-upload) ke Direktorat Jenderal Pajak serta telah memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak.
2. Pihak Yang Mengajukan Permohonan: Permintaan data e-faktur dilakukan oleh: 1. orang pribadi yang bersangkutan, bagi Pengusaha Kena Pajak orang pribadi, kecuali kondisi tertentu dapat diwakili oleh pihak lain; 2. salah satu pengurus yang ditunjuk untuk mewakili Badan dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan, untuk Pengusaha Kena Pajak Badan dengan status pusat; 3. pimpinan cabang Wajib Pajak Badan atau pengurus cabang lainnya, untuk Pengusaha Kena Pajak Badan dengan status cabang; 4. kepala Instansi Pemerintah Pusat, kuasa pengguna anggaran, atau pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Instansi Pemerintah Pusat, untuk Pengusaha Kena Pajak Instansi Pemerintah Pusat; 5. kepala Instansi Pemerintah Daerah atau pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada satuan kerja perangkat daerah, untuk Pengusaha Kena Pajak Instansi Pemerintah Daerah; 6. kepala desa atau perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan kepala desa, untuk Pengusaha Kena Pajak Instansi Pemerintah Desa.
3. Syarat/Kriteria Pengajuan Permohonan: 1. Pengusaha Kena Pajak dan seluruh pengurus (dalam hal Pengusaha Kena Pajak berbentuk Badan) telah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) Tahun Pajak terakhir yang telah menjadi kewajibannya, dan SPT masa PPN 3 masa pajak terakhir, 2. Pengusaha Kena Pajak dan seluruh pengurus (dalam hal Pengusaha Kena Pajak berbentuk Badan) tidak memiliki utang pajak kecuali diperkenankan untuk mengangsur/ menunda.
4. Contoh Formulir dan Lampiran Yang Digunakan: 1. Formulir Permintaan Data E-Faktur (Lampiran PER-03/PJ/2022). 2. Dokumen persyaratan.

Kepala kantor pelayanan pajak memberikan data e-Faktur yang diminta secara langsung paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak surat permintaan data e-Faktur diterima secara lengkap

Tidak dipungut biaya

1. Data e-Faktur; 2. Bukti Penerbitan Sertifikat Elektronik.

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan: 

1. Telepon: (021) 134; 1500200 

2. Faksimile: (021) 5251245 

3. Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id; pengaduan@pajak.go.id 

4. Twitter: @kring_pajak 

5. Website: www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; www.pengaduan.pajak.go.id 

6. Chat pajak: www.pajak.go.id 

7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya.