1. 1. Surat permohonan
2. 2. Asli bukti pemotongan atau pemungutan pajak, atau faktur pajak, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan faktur pajak
3. 3. Penghitungan pajak yang seharusnya tidak terutang
4. 4. Alasan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang

1. 1. Pihak yang Mengajukan Permohonan:
2. a. Dalam hal terjadi kesalahan pemotongan atau pemungutan pajak terkait dengan Pajak Penghasilan, pajak yang seharusnya tidak dipotong atau tidak dipungut tersebut dapat diminta kembali oleh Wajib Pajak yang dipotong atau dipungut dengan mengajukan permohonan
3. b. Dalam hal terjadi kesalahan pemotongan atau pemungutan pajak terkait dengan Pajak Pertambahan Nilai, pajak yang seharusnya tidak dipungut tersebut dapat diminta kembali oleh pihak yang dipungut, sepanjang pihak yang dipungut bukan Pengusaha Kena Pajak, dengan mengajukan permohonan
4. c. Dalam hal terjadi kesalahan pemotongan atau pemungutan pajak terkait dengan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, pajak yang seharusnya tidak dipungut tersebut dapat diminta kembali oleh pihak yang dipungut dengan mengajukan permohonan
5. 2. Cara Pengajuan:
6. a. Secara langsung ke KPP tempat Wajib Pajak yang dipotong atau dipungut terdaftar
7. b. Pos dengan bukti pengiriman surat
8. c. Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat

Paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap

Tidak dipungut biaya

SKPLB atau Surat Pemberitahuan Penolakan Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang (dalam hal laporan hasil penelitian tidak terdapat kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang)

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan:

1.  Telepon:  1500200

2.  Faksimile:  (021)  5251245

3.  Email:  pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id;

                 pengaduan@pajak.go.id

4.  Twitter:  @kring_pajak

5.  Website:  www.lapor.go.id; 

                     www. wise. kemenkeu. go .id; 

                     www.pengaduan.pajak.go.id

6.  Chat pajak:  www.pajak.go.id

7.  Surat atau datang langsung ke  Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya