1. 1. Pajak yang seharusnya tidak terutang telah dibayar ke kas negara dan tidak dikreditkan dalam SPT
2. 2. Surat permohonan
3. 3. Asli bukti pembayaran pajak berupa Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang dipersamakan·dengan Surat Setoran Pajak
4. 4. Penghitungan pajak yang seharusnya tidak terutang
5. 5. Alasan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang

1. 1. Pihak yang Mengajukan Permohonan adalah Pihak pembayar meliputi:
2. a. Wajib Pajak orang pribadi
3. b. Wajib Pajak badan
4. c. Orang pribadi atau badan yang tidak diwajibkan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak
5. 2. Cara Pengajuan:
6. a. Secara langsung ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar
7. b. Pos dengan bukti pengiriman surat
8. c. Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat
9. 3. Syarat/ Kriteria Pengajuan Permohonan:
10. a. Pajak yang seharusnya tidak terutang telah dibayar ke kas negara dan tidak dikreditkan dalam SPT
11. b. Permohonan diajukan tertulis dalam bahasa Indonesia
12. c. Ditandatangani oleh pihak pembayar. Dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan pihak pembayar, permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan

Paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap.

Tidak dipungut biaya

SKPLB atau Surat Pemberitahuan Penolakan Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang (dalam hal laporan hasil penelitian tidak terdapat kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang)

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan:

1.  Telepon:  1500200

2.  Faksimile:  (021)  5251245

3.  Email:  pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id;

                 pengaduan@pajak.go.id

4.  Twitter:  @kring_pajak

5.  Website:  www.lapor.go.id; 

                     www. wise. kemenkeu. go .id; 

                     www.pengaduan.pajak.go.id

6.  Chat pajak:  www.pajak.go.id

7.  Surat atau datang langsung ke  Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya