Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mamuju
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara
Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mamuju
1. Surat Keputusan Pengurangan Tagihan Pajak; atau 2. Surat Keputusan Pembatalan Tagihan Pajak.
Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mamuju
1. Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak; atau 2. Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak.
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mamuju
1. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi; atau 2. Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi.
Pembetulan Surat Tagihan Pajak/Surat Ketetapan Pajak/Surat Keputusan Pajak
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mamuju
1. Pengembalian Permohonan Pembetulan (Lampiran II PMK-11/PMK.03/2013); 2. Surat Keputusan Pembetulan (Lampiran III-V PMK- 11/PMK.03/2013).
Pencabutan Keberatan
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mamuju
Surat Jawaban terhadap Permohonan Pencabutan Keberatan.
Surat Keterangan Memenuhi Kriteria Sebagai Wajib Pajak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mamuju
1. Surat Keterangan memenuhi Kriteria sebagai Wajib Pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 23 Tahun 2018; atau 2. Surat Penolakan Permohonan Surat Keterangan memenuhi Kriteria sebagai Wajib Pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 23 Tahun 2018
Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran PPh Atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan atau Perubahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mamuju
1. Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan; atas 2. Surat Pemberitahuan Permohonan Penelitian Tidak Lengkap dan/atau Tidak Sesuai.
Surat Keterangan Bebas PPh atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Bagi Wajib Pajak yang Usaha Pokoknya Melakukan Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mamuju
1. Surat Keterangan Bebas; atau 2. Surat Penolakan Permohonan Surat Keterangan Bebas.
Surat Keterangan Bebas PPh Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mamuju
1. Surat Keterangan Bebas; atau 2. Surat Penolakan Permohonan Surat Keterangan Bebas.
Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 21/Pasal 22 Selain Impor dan Impor/PPh Pasal 23
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mamuju
1. Surat Keterangan Bebas; atau 2. Surat Penolakan Permohonan Surat Keterangan Bebas.
Surat Keterangan Fiskal
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mamuju
1. Surat Keterangan Fiskal; 2. Surat Penolakan Surat Keterangan Fiskal.
Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mamuju
1. Surat Keputusan Penetapan sebagai Wajib Pajak Kriteria Tertentu (Lampiran huruf B PMK 39/PMK.03/2018); atau 2. Surat Pemberitahuan Penolakan Penetapan sebagai Wajib Pajak Kriteria Tertentu. (Lampiran huruf C PMK-39/PMK.03/2018).
Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Mesin Teraan Meterai Digital
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mamuju
1. Surat Izin/Penolakan Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Mesin Teraan Meterai Digital; dan 2. Kode Deposit.
