1. 1. Permohonan pencabutan dilakukan sebelum tanggal pelayanan diterima Surat Pemberitahuan Untuk Hadir oleh Wajib Pajak; 2. Permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan alas an pencabutan dan ditandatangani oleh Wajib Pajak; 3. Surat kuasa khusus, dalam hal surat permohonan tersebut ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak.

1. Cara Pengajuan : Wajib Pajak menyampaikan pencabutan permohonan keberatan ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pajak dan Kepala Kantor Wilayah DJP yang merupakan atasan Kepala KPP.
2. Syarat/Kriteria pengajuan permohonan : 1. Permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dapat mencantumkan alasan pencabutan dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran III PMK-9/PMK.03/2013; 2. Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat permohonan tersebut ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang KUP; dan 3. Surat permohonan harus disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pajak dan Kepala Kantor Wilayah DJP yang merupakan atasan Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya Surat Permohonan Pencabutan Keberatan.

Tidak dipungut biaya

Surat Jawaban terhadap Permohonan Pencabutan Keberatan.

Segala jenis pengaduan, saran, dan masukan layanan dapat disampaikan melalui : 1. Telepon : 1500200 2. Faksmile : (0271) 6491281 3. Email : pengaduan@pajak.go.id 4. Twitter : @kring_pajak 5. Website : pengaduan.pajak.go.id 6. Chat Pajak : www.pajak.go.id 7. Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas atau Unit lainnya