Pengadilan Negeri,Hubungan Industrial Dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta KeLas IA
Pengadilan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta
Perkara Perdata Gugatan melalui E-Court
Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta / Pengadilan Negeri,Hubungan Industrial Dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta KeLas IA
a. Kuasa penggugat menerima bukti pembayaran panjar perkara. b. Kuasa penggugat menerima sura panggilan sidang melalui email.
Perkara Keberatan Verzet atas Putusan Verstek
Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta / Pengadilan Negeri,Hubungan Industrial Dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta KeLas IA
a. Penggugat/kuasanya menerima bukti pembayaran panjar perkara. b. Pemohon menerima satu salinan keberatan yang sudah diberi nomor perkara.
Permohonan Pencabutan Upaya Hukum Banding atau Kasasi dan PK
Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta / Pengadilan Negeri,Hubungan Industrial Dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta KeLas IA
a. Pemohon menerima tanda terima permohonan pecabutan upaya hukum banding atau kasasi/ PK. b. Pemohon menerima akta pencabutan permohonan upaya hukum banding/ kasasi/ PK.
Permohonan Grasi
Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta / Pengadilan Negeri,Hubungan Industrial Dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta KeLas IA
a. Pemohon menerima tanda terima permohonan GRASI. b. Berkas permohonan GRASI teregister dalam system SIPP.
Ijin Mengunjungi Tahanan Hakim
Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta / Pengadilan Negeri,Hubungan Industrial Dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta KeLas IA
a. Pemohon menerima surat ijin mengunjungi tahanan Hakim. b. Nama pemohon tercatat dalam register pada sistim PTSP.
Permohonan Perpanjangan Penahanan dari Penyidik/Penuntut Umum
Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta / Pengadilan Negeri,Hubungan Industrial Dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta KeLas IA
a. Penyidik menerima tanda terima surat permohonan. b. Penyidik menerima salinan penetapan perpanjangan penahanan
Ijin Persetujuan Penyitaan/Penggeledahan
Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta / Pengadilan Negeri,Hubungan Industrial Dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta KeLas IA
a. Penyidik menerima tanda terima surat permohonan. b. Surat permohonan mendapatkan nomor register dalam sistim PTSP. c. Penyidik menerima salinan penetap
Permohonan Peninjauan Kembli (PK)
Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta / Pengadilan Negeri,Hubungan Industrial Dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta KeLas IA
a. Pemohon menerima tanda terima atau akta permohonan PK dan salinan memori PK b. Berkas permohonan PK teregister dalam sistem SIPP.
Perkara Gugatan Sederhana
Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta / Pengadilan Negeri,Hubungan Industrial Dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta KeLas IA
a. Penggugat/kuasanya menerima bukti pembayaran panjar perkara. b. Para pihak mendapatkan salinan putusan gugatan sederhana.
Permohonan Eksekusi Perdata
Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta / Pengadilan Negeri,Hubungan Industrial Dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta KeLas IA
a. Pemohon/kuasanya menerima bukti pembayaran panjar perkara permohonan. b. Pemohon/kuasanya menerima hasil eksekusi.
Penerimaan Memori dan Kontra Memori Kasasi
Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta / Pengadilan Negeri,Hubungan Industrial Dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta KeLas IA
a. Pemohon kasasi akan menerima akta penyerahan memori/kontra memori kasasi beserta 1 (satu) salinan resmi memori/kontra memori kasasi kyang telah terdaftar. b. Memori/ kontra memori terinput ke dalam SIPP.
Penerimaan Memori dan Kontra Memori Banding
Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta / Pengadilan Negeri,Hubungan Industrial Dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta KeLas IA
a. Akta tanda terima penyerahan, memori /kontra memori banding beserta 1 (satu) salinan memori/ kontra memori banding yang telah terdaftar. b. Memori/ kontra memori banding telah terinput ke dalam SIPP.
Permohonan Upaya Hukum Kasasi
Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta / Pengadilan Negeri,Hubungan Industrial Dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta KeLas IA
a. Pemohon/kuasanya menerima satu salinan akta Kasasi yang memuat nomor perkara Kasasi. b. Permohonan kasasi telah teregister ke dalam sistem (SIPP).
Permohonan Upaya Hukum Banding
Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta / Pengadilan Negeri,Hubungan Industrial Dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta KeLas IA
a. Pemohon/kuasanya menerima satu salinan akta banding yang memuat nomor perkara. b. Permohonan banding telah teregister ke dalam sistem SIPP.
Maklumat Pelayanan
