Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran PPh atas Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan Atau Perubahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah Dan/Atau Bangunan
Daftar Aduan Wajib Pajak atas Pelayanan di KPP Pratama Banjarmasin
Tempat Parkir khusus wajib pajak berkebutuhan khusus (difabel)
Semua pelayanan dapat dilakukan dengan prosedur tatap muka kecuali:
a. Pendaftaran NPWP;
b. Pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa yang sudah wajib e-filing;
c. Surat Keterangan Fiskal (SKF);
d. Surat Keterangan Penerbitan Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran PPh atas Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan atau Perubahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan (Validasi SSP PPhTB);
e. Aktivasi dan lupa Electronic Filing Identification Number (EFIN);
f. Layanan di Unit Pelaksana Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Bandar Udara (UPRPPN Bandara).
a. Kegiatan Workshop/Pelatihan/Seminar kewirausahaan UMKM;
b. Training of Trainers tentang pemanfaatan Video Conference serta tutorial layanan online perpajakan;
c. Kelas Pajak bagi Pelaku UMKM;
d. Penyelenggaraan Bazar/Market Day;
e. Penyediaaan Outlet Penjualan dan Promosi Produk UMKM
Surat Keterangan Bebas PPN Atas Atas Impor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis.
Surat Keterangan Bebas PPh atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
Layanan ini diberikan kepada bakal calon kepala daerah terkait persyaratan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memenuhi ketentuan dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang meliputi:
a. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
b. tanda terima penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Pajak Orang Pribadi (SPT Tahunan PPh WP OP) atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak bakal calon menjadi wajib pajak;
c. tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP tempat bakal calon yang bersangkutan terdaftar.
Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran PPh atas Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan Atau Perubahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah Dan/Atau Bangunan
Surat Keterangan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak dari Hasil Pemeriksaan (Pasal 36 ayat 1d UU KUP)
Informasi Umum Perpajakan (informasi alamat dan nomor telepon unit kerja Direktorat Jenderal Pajak, konfirmasi kebenaran NPWP, informasi kode billing serta pembuatan kode billing, informasi lain sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.