Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Pelayanan Pendaftaran International Mobile Equipment Identity (Imei) Barang Penumpang Dan Awak Sarana Pengangkut
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat / Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cirebon
Registrasi IMEI
Permohonan Pemeriksaan Lokasi Dalam Rangka Permohonan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat / Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tasikmalaya
Berita Acara Pemeriksaan Lokasi
Perubahan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat / Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tasikmalaya
1. Keputusan Perubahan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai dan Piagam NPPBKC; atau 2. Surat Penolakan.
Pelayanan Pembatalan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat / Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tasikmalaya
1. Surat Penolakan pembatalan PEB 2. Surat Persetujuan Pembatalan PEB
Penyelesaian Dokumen PEB Dengan Pemeriksaan Fisik
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat / Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tasikmalaya
1. Nota Pemberitahuan Penolakan (NPP) 2. Nota Pemberitahuan Persyaratan Dokumen (NPPD) 3. Pemberitahuan Pemeriksaan Barang (PPB) 4. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 5. Nota Pelayanan Ekspor (NPE).
Pemberlakuan Kembali Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Yang Dibekukan
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat / Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tasikmalaya
Keputusan Pemberlakuan Kembali NPPBKC
Permohonan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat / Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tasikmalaya
1. Keputusan Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai dan Piagam NPPBKC; atau 2. Surat Penolakan.
Penyelesaian Dokumen PEB Yang Tidak Dilakukan Pemeriksaan Fisik
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat / Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tasikmalaya
1. Nota Pemberitahuan Penolakan (NPP) 2. Nota Pemberitahuan Persyaratan Dokumen (NPPD) 3. Nota Pelayanan Ekspor (NPE).
Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Dalam Rangka Impor atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi secara otomasi melalui SOFast
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat
1. Surat Keputusan, atau 2. Surat Penolakan Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Dalam Rangka Impor atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi secara otomasi melalui SOFast.
Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Realisasi Ekspor dalam Rangka KITE Pengembalian
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat
Surat Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Ekspor KITE Pengembalian
Perrmohonan perpanjangan periode KITE Pembebasan
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat
Surat Persetujuan Perpanjangan Periode KITE Pembebasan
Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Pemerintah untuk Kepentingan Umum
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat
1. Surat Keputusan, atau; 2. Surat Penolakan Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Pemerintah untuk Kepentingan Umum.
Pembebasan Bea Masuk dan/atau Tidak Dipungut Pajak Dalam Rangka Impor atas Impor Barang untuk Kegiatan Penyelenggaran Panas Bumi secara otomasi melalui SOFast
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat
1. Surat Keputusan, atau 2. Surat Penolakan Pembebasan Bea Masuk dan/atau Tidak Dipungut Pajak Dalam Rangka Impor atas Impor Barang untuk Kegiatan Penyelenggaraan Panas Bumi secara otomasi melalui SOFast.
Pelayanan Pemberian Penundaan Pembayaran Cukai
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat
1. Keputusan Penundaan; atau 2. Surat Penolakan.
Permohonan Pengolahan Kembali atau Pemusnahan Barang Kena Cukai Yang Pelunasan Cukainya dengan Cara Pelekatan Pita Cukai Yang Dimasukkan ke Dalam Pabrik Yang Berasal dari Peredaran Bebas
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat
1. CK-2 (Tanda Bukti Perusakan Pita Cukai); atau 2. Surat Pemberitahuan Tidak Diterbitkan CK-2
Permohonan Pengolahan Kembali atau Pemusnahan Barang Kena Cukai Yang Pelunasan Cukainya dengan Cara Pelekatan Pita Cukai Yang Masih Berada di Dalam Pabrik
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat
1. CK-2 (Tanda Bukti Perusakan Pita Cukai); atau 2. Surat Pemberitahuan Tidak Diterbitkan CK-2
Permohonan perubahan penetapan Izin Toko Bebas Bea
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat
Surat Keputusan Persetujuan Perubahan Izin Pengusaha Toko Bebas Bea
Penerbitan Izin Penetapan Toko Bebas Bea
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat
Surat Keputusan Persetujuan Izin Toko Bebas Bea
Maklumat Pelayanan
