Pelayanan Pengaduan Masyarakat Terhadap Permasalahan Hak Asasi Manusia
Pemerintah Provinsi Jawa Barat / Biro Hukum dan HAM

1. Surat Tanggapan kepada Instansi Pemerintahan, kelompok Masyarakat ataupun Individu, sesuai dengan apa yang dilaporkan oleh Pelapor jika memenuhi kriteria; 2. Rekapitulasi Pengaduan sebagai laporan kepada Atasan

Fasilitasi pengkajian dan analisis hukum
Pemerintah Provinsi Jawa Barat / Biro Hukum dan HAM

Hasil evaluasi/kajian Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, dokumen perjanjian, dan produk hukum pemerintah daerah lainnya.

Autentifikasi Produk Hukum
Pemerintah Provinsi Jawa Barat / Biro Hukum dan HAM

Produk hukum yang dilegalisir sesuai dengan aslinya

Penomoran Produk Hukum
Pemerintah Provinsi Jawa Barat / Biro Hukum dan HAM

Nomor produk hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku