Harmonisasi Terhadap Kebijakan/ Norma/ Pedoman/ Peraturan Penganggaran di Bidang Kementerian/ Lembaga, Jaminan Sosial, dan Remunerasi
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Anggaran / Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran

Tanggapan/ masukan dan/atau Rekomendasi Kebijakan/ Norma/ Pedoman/ Peraturan Penganggaran dan konsep surat terkait hasil harmonisasi Kebijakan/Norma/Pedoman/Peraturan Penganggaran yang telah ada di Bidang Kementerian/Lembaga, Jaminan Sosial, dan Remunerasi.

Persetujuan Usulan Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML)
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Anggaran / Direktorat Sistem Penganggaran

Rancangan Surat Menteri Keuangan tentang Persetujuan Usulan Satuan Biaya Masukan Lainnya

Penyusunan Buku Saku APBN dan Indikator Ekonomi Makro
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Anggaran / Direktorat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Buku Saku APBN dan Indikator Ekonomi Makro

Penyelesaian Usul Persetujuan Kontrak Tahun Jamak
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Anggaran / Direktorat Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara

Surat Persetujuan atau Penolakan Kontrak Tahun Jamak

Penyelesaian Usul Persetujuan Kontrak Tahun Jamak
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Anggaran / Direktorat Anggaran Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan

Surat Persetujuan atau Penolakan Kontrak Tahun Jamak

Penyelesaian Revisi Anggaran - Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Anggaran / Direktorat Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara

Surat pengesahan revisi anggaran atau surat penolakan usulan revisi anggaran oleh Direktur Anggaran Bidang a.n. Direktur Jenderal Anggaran

Penyelesaian Revisi Anggaran - Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Anggaran / Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman

Surat pengesahan revisi anggaran atau surat penolakan usulan revisi anggaran oleh Direktur Anggaran Bidang a.n. Direktur Jenderal Anggaran

Penyediaan Data/Informasi, Peraturan dan Publikasi PNBP pada Aplikasi Single Source Database Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSD PNBP)
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Anggaran / Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian /Lembaga

Data, peraturan dan publikasi PNBP.

Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban PNBP secara Elektronik
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Anggaran / Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian /Lembaga

Laporan Pertanggungjawaban PNBP Elektronik

Pembuatan Billing pada Aplikasi Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI)
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Anggaran / Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian /Lembaga

Kode Billling SIMPONI

Bimbingan Teknis Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Anggaran / Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian /Lembaga

Pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan PNBP.

Persetujuan Pengenaan Tarif PNBP sampai dengan Nol Rupiah atau Nol Persen pada Rancangan Peraturan Menteri/ Pimpinan Lembaga dengan Pertimbangan Tertentu
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Anggaran / Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian /Lembaga

1. Surat permintaan persetujuan atas substansi penetapan tarif atas jenis PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) pada Rancangan Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga dengan pertimbangan tertentu. 2. Dokumen pendukung yang berisi: jenis PNBP yang akan diberikan tarif sampai dengan nol (rupiah/persen), Pertimbangan tertentu penetapan tarif sampai dengan nol (rupiah/persen), persyaratan dan tata cara pengenaan tarif atas jenis PNBP.

Penyusunan dan Penetapan (Target dan Pagu Penggunaan PNBP) PNBP K/L dan BUN
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Anggaran / Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian /Lembaga

1. Nota Dinas Direktur PNBP K/L kepada Direktur Penyusunan APBN, para Direktur Anggaran Bidang, dan Direktur PNBP SDA dan KND tentang Penyampaian Rencana PNBP tingkat Instansi Pengelola PNBP. 2. Lampiran rincian rencana PNBP K/L dalam Surat Menteri Keuangan kepada K/L.

Persetujuan atau Penolakan penggunaan Dana PNBP
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Anggaran / Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian /Lembaga

Nota Dinas Direktur Jenderal Anggaran kepada Menteri Keuangan mengenai rekomendasi persetujuan atau penolakan penggunaan dana PNBP.

Penyusunan Konsep Rancangan Peraturan Menteri Keuangan Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Instansi Pengelola PNBP
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Anggaran / Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian /Lembaga

PMK atau Revisi PMK Tarif yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan

Penyusunan Konsep RPP/ Revisi PP Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian/Lembaga
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Anggaran / Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian /Lembaga

Surat Menteri Keuangan sebagai pengantar dan Naskah asli RPP atau Revisi PP Jenis dan Tarif PNBP yang telah dibubuhkan paraf

Penghentian dan Pembukaan Kembali Layanan Akses Kode Billing SIMPONI serta Rekomendasi Pemblokiran dan Pembukaan Akses Kepabeanan
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Anggaran / Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan

Surat Penetapan Blokir, atau Surat Penetapan Pembukaan Blokir

Penyelesaian Kewajiban Pemerintah Penggantian Bonus Produksi Panas Bumi
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Anggaran / Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan

Nota Dinas Permintaan Pemindahbukuan penggantian bonus produksi Panas Bumi kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Penyelesaian Kewajiban Pemerintah : Pembayaran Kembali (Reimbursement) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Panas Bumi
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Anggaran / Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan

Naskah Dinas permintaan pemindahbukuan pembayaran kembali (reimbursement) PPN Panas Bumi kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Penyelesaian Permintaan Pembayaran Domestic Market Obligation (DMO) Fee dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Migas)
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Anggaran / Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan

Naskah Dinas permintaan pembayaran tagihan DMO Fee KKKS Kegiatan Usaha Hulu Migas kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Lihat melalui Google Maps

Maklumat Pelayanan

SK Layanan

Salinan KEP-97 AG 2021 Standar Layanan DJA-20220405085632.pdf KEP-5_AG-20220531211234.pdf KEP-16-AG-20220621162232.pdf KEP 18 AG 1 2023 STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN-2023051212 KEP 18 AG 1 2023 STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN-2023051212 KEP-4 AG-20230626085018.pdf 6-KEP SP PNBP SDA KND-20240907120538.pdf 6-KEP SP PNBP KL-20240907123219.pdf STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL ANGGARANpdf-20241016041815.pdf

Pelaksana

Adhelia Shalsabila Nur Rahman

Pelaksana