Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maumere
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara
Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak Wajib Pajak Berbentuk Kerja Sama Operasi (KSO) (Join Operation) Secara Online
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maumere
1. Nomor Pokok Wajib Pajak 2. Surat Keterangan Terdaftar
Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak Wajib Pajak Badan Berbentuk Kerja Sama Operasi (KSO) (Joint Operation) Melalui Tempat
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maumere
1. Nomor Pokok Wajib Pajak 2. Surat Keterangan Terdaftar 3. Electronic Filling Identification Number (EFIN)
Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak Badan Cabang Secara Online
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maumere
1. Nomor Pokok Wajib Pajak 2. Surat Keterangan Terdaftar
Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak Badan Cabang Melalui Tempat Pelayanan Terpadu KPP
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maumere
1. Nomor Pokok Wajib Pajak 2. Surat Keterangan Terdaftar 3. Electronic Filling Identification Number (EFIN)
Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak Badan Secara Online
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maumere
1. Nomor Pokok Wajib Pajak 2. Surat Keterangan Terdaftar
Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak Badan Melalui Tempat Pelayanan Terpadu KPP
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maumere
1. Nomor Pokok Wajib Pajak 2. Surat Keterangan Terdaftar 3. Electronic Filling Identification Number (EFIN)
Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak Orang Pribadi Wanita Kawin Memilih Kewajiban Pajak Terpisah (MT)/ Pisah Harta (PH) Secara Online
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maumere
1. Nomor Pokok Wajib Pajak 2. Surat Keterangan Terdaftar
Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak Orang Pribadi Wanita Kawin Memilih Kewajiban Pajak Terpisah (MT)/Pisah Harta (PH) Melalui Tempat Pelayanan Terpadu KPP
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maumere
1. Nomor Pokok Wajib Pajak 2. Surat Keterangan Terdaftar 3. EFIN (Electronic Filing Identification Number
Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak Orang Pribadi Secara Online
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maumere
1. Nomor Pokok Wajib Pajak 2. Surat Keterangan Terdaftar
Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui Tempat Pelayanan Terpadu KPP
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maumere
1. Nomor Pokok Wajib Pajak 2. Surat Keterangan Terdaftar 3. EFIN (Electronic Filing Identification Number)
Restitusi dengan Pengembalian Pendahuluan bagi PKP Berisiko Rendah (Pasal 9 ayat (4c) UU PPN)
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maumere
1. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP); atau 2. Surat Pemberitahuan Tidak Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan atau Tidak Terdapat Kelebihan Pembayaran Pajak
Restitusi dengan Pengembalian Pendahuluan bagi WP dengan Persyaratan tertentu (Pasal 17D UU KUP)
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maumere
1. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP); atau 2. Surat Pemberitahuan Tidak Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan atau Tidak Terdapat Kelebihan Pembayaran Pajak
Pengembalian Pendahuluan bagi Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu (Pasal 17C UU KUP)
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maumere
1. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP); atau 2. Surat Pemberitahuan Tidak Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan atau Tidak Terdapat Kelebihan Pembayaran Pajak
Pembayaran dan Penyetoran Pajak
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maumere
1. Kode Billing 2. Bukti setor berupa Surat Setoran Elektronik
Pencabutan Pengukuhan PKP
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maumere
1. Surat Pencabutan Pengukuhan PKP dan Berita Acara Pencabutan Pengukuhan PKP; atau 2. Surat Penolakan Pencabutan Pengukuhan PKP; atau 2. Surat Penolakan Pencabutan Pengukuhan PKP
Aktivasi Sertifikat Elektronik
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maumere
1. Sertifikat Elektronik 2. Bukti Penerbitan Sertifikat Elektronik
Cetak Ulang Kode Aktivasi
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maumere
Surat Pemberitahuan Kode Aktivasi/Penolakan Permohonan Kode Aktivasi
