1. Formulir Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak Badan yang ditandatangani Pengurus KSO dan dicap Badan. KSO.
2. Fotokopi perjanjian kerjasama atau akta pendirian sebagai bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation)
3. Fotokopi Kartu NPWPmasing-masing anggota bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation) yang diwajibkan untuk memiliki NPWP;
4. Dokumen yang menunjukkan identitas diri pengurus bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation) dan salah satu pengurus dari masing-masing perusahaan anggota bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation), meliputi: a. bagi Warga Negara Indonesia, yaitu fotokopi Kartu NPWP; atau b. bagi Warga Negara Asing, yaitu: 1. fotokopi paspor; dan 2. fotokopi Kartu NPWP, dalam hal Warga Negara Asing telah terdaftar sebagai Wajib Pajak;

1. Wajib Pajak mendatangi langsung Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak(KPP) dan sebelumnya telah mengambil nomor antrean melalui situs kunjung.pajak.go.id.
2. Wajib Pajak dipanggil ke loket sesuai dengan antrean.
3. Wajib Pajak mendatangi loket Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) sesuai dengan telah diarahkan pada pemanggil antrian TPT.
4. Wajib Pajak menyerahkan Formulir Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak Badan beserta seluruh dokumen yang disyaratkan
5. Petugas TPT mengecek kelengkapan dokumen serta memastikan permohonan diajukan oleh salah satu pengurus Badan KSO dan Wajib Pajak mengajukan permohonan secara langsung disampaikan ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Wajib Pajak, tempat kedudukan.
6. Dalam hal berkas permohonan belum lengkap, Berkas akan dikembalikan kepada Wajib Pajak dan Wajib Pajak bisa melengkapi berkas kelengkapan tersebut sesuai arahan petugas.
7. Dalam hal berkas permohonan telah lengkap, Wajib Pajak menginput permohonan Pendaftaran Wajib Pajak Badan pada aplikasi e-registration
8. Wajib Pajak menerima Bukti Penerimaan Surat (BPS), Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan Electronic Filing Identification Number (EFIN) dari petugas TPT* (Pelayanan pendaftaran secara tatap muka ini diberikan dalam keadaan tertentu apabila terdapat arahan dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak).
9. Proses Selesai

Paling lambat 1(satu) hari kerja setelah BPS diterbitkan

Tidak dipungut biaya

1. Nomor Pokok Wajib Pajak 2. Surat Keterangan Terdaftar 3. Electronic Filling Identification Number (EFIN)

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui:

1. Telepon : 1500200

2. Faksimile: (021) 5251245

3. Email : pengaduan@pajak.go.id

4. Twitter : @kring_pajak

5. Website : pengaduan.pajak.go.id

6. Chat pajak : www.pajak.go.id

7. Surat atau datang langsung ke Direktorat P2 Humas atau unit kerja lainnya