Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pangkal Pinang
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung
Jalan Ahmad Yani Nomor 8, Taman Sari, Batin Tikal, Pangkal Pinang, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung
Penyetoran Hasil Bersih Kepada Penjual/Kas Negara Melalui Bendahara Penerimaan
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pangkal Pinang
Kuitansi Penyetoran Hasil Bersih Lelang kepada Penjual atau Bukti Setor Hasil Bersih Lelang.
Pengembalian Uang Jaminan Penawaran Lelang
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pangkal Pinang
Tanda terima dan cek/bilyet giro pengembalian uang jaminan penawaran lelang.
Penetapan Jadwal Lelang untuk Jenis Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan, Harta Pailit, dan Pengadilan
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pangkal Pinang
Surat Penetapan Jadwal Lelang untuk jenis lelang eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan, Harta Pailit, dan Pengadilan
Permohonan Penebusan Barang Jaminan Senilai/Diatas Nilai Pengikatan
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pangkal Pinang
Surat Pemberitahuan Persetujuan/Penolakan Penebusan Barang Jaminan.
Penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Selesai
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pangkal Pinang
Surat Pernyataan Piutang Negara Selesai.
Penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pangkal Pinang
Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas.
Pelayanan Permohonan Penarikan Pengurusan Piutang Negara
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pangkal Pinang
Surat Persetujuan/Penolakan Penarikan Pengurusan Piutang Negara.
Pelayanan Permohonan Keringanan Utang
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pangkal Pinang
Surat Pemberitahuan Persetujuan/Penolakan Keringanan Utang.
Persetujuan/Penolakan Penjualan BMN Selain Tanah dan/atau Bangunan
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pangkal Pinang
Surat Persetujuan/Penolakan Penjualan BMN selain Tanah dan/atau Bangunan
Penyelesaian Laporan Penilaian Selain Tanah Bangunan (Kendaraan Dinas Operasional) Dalam Rangka Pemindahtanganan (Penjualan)
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pangkal Pinang
laporan penilaian
Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara berupa Tanah dan/atau Bangunan
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pangkal Pinang
Keputusan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara berupa Tanah dan/atau Bangunan
Maklumat Pelayanan
