Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Selatan
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Penanganan Informasi Pengaduan Masyarakat Melalui Aplikasi SIPUMA
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Selatan
1. Tiket Pengaduan 2. Kesimpulan akhir tindak lanjut yang diperoleh melalui sistem SIPUMA
Penyelesaian Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Selatan
Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas keberatan
Layanan Permohonan Informasi Publik Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Perangkat PPID)
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Selatan
1. Register Permintaan Informasi Publik; 2. Pemberitahuan Tertulis; 3. Keputusan PPID mengenai kalsifikasi informasi publik Kementerian Keuangan beserta lampiran lembar pengujian konsekuensi (dihitamkan selain untuk informasi yang dikecualikan); dan/atau 4. Informasi dan/atau salinan dokumen yang diminta Pemohon.
Pelayanan Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut pajak Dalam Rangka Impor atas Barang Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi serta Kegiatan Usaha Penyelenggaraan Panas Bumi
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Selatan
1. Surat Keputusan, atau 2. Surat Penolakan Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Dalam Rangka Impor atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi secara otomasi melalui SOFast.
Pelayanan Perubahan Data Kawasan Pabean dan/atau Tempat Penimbunan Sementara
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Selatan
Keputusan Atas Nama Menteri Keuangan mengenai Perubahan atas Keputusan Penetapan sebagai Kawasan Pabean dan/atau TPS atau Surat Penolakan.
Pelayanan Penetapan Sebagai Kawasan Pabean dan/atau Tempat Penimbunan Sementara
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Selatan
Keputusan Atas Nama Menteri Keuangan mengenai Penetapan sebagai Kawasan Pabean dan/atau TPS atau Surat Penolakan
Pelayanan pemberian putusan laporan pertanggungjawaban impor KITE (BCLKT)
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Selatan
a. SPPJ; b. Surat Penolakan; c. Surat Penetapan Pabean (dalam hal terdapat tagihan).
Pelayanan Penerbitan Laporan Hasil Penelitian Realisasi Ekspor (LHPRE)
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Selatan
Laporan Hasil Penelitian Realisasi Ekspor (LHPRE)
Pelayanan perubahan data penetapan sebagai Perusahaan KITE
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Selatan
Surat Keputusan perubahan data penetapan sebagai perusahaan KITE
Pelayanan Penetapan Sebagai Perusahan KITE
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Selatan
Surat Keputusan Penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan/ Pengembalian.
Perubahan Izin Penyelenggara KB, Izin Pengusaha KB, dan Izin PDKB
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Selatan
Keputusan Persetujuan Perubahan Izin Pengusaha Kawasan Berikat atau Surat Penolakan Perubahan Izin Pengusaha Kawasan Berikat
Penerbitan Izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Selatan
Surat Keputusan Penolakan/Persetujuan sebagai Tempat Penimbunan Berikat
Form 3D
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Selatan / Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sampit
Form 3D yang telah ditandatangani oleh Kepala Kantor.
Pengajuan Permohonan Pemeriksaan Lokasi, Bangunan, Atau Tempat Usaha Dalam Rangka Perizinan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dan Penyalur Minuman Pengandung Etil Alko
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Selatan / Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sampit
Berita Acara Pemeriksaan Fisik, dalam dalam hal lokasi, bangunan, atau tempat usaha telah memenuhi persyaratan, Surat Pemberitahuan Tidak Memenuhi Syarat, dalam hal lokasi, bangunan, atau tempat usaha tidak memenuhi persyaratan, Surat Penolakan, dalam hal berkas yang dipersyaratkan tidak lengkap.
Perizinan NPPBKC Tempat Penjualan Eceran MMEA
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Selatan / Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sampit
Surat Pemberitahuan Kekurangan Persyaratan dalam hal berkas permohonan belum lengkap, Surat Keputusan Pemberian NPPBKC atau Surat Penolakan.
Pelayanan Informasi, Konsultasi, dan Bimbingan Kepatuhan di Bidang Kepabeanan dan Cukai
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Selatan / Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sampit
Informasi dan jawaban sesuai permintaan, baik berupa lisan, cetak, maupun elektronik.
