Pelayanan Pemasukan Barang Dari Tempat Penimbunan Berikat Lainnya Ke Tempat Penimbunan Berikat (Bc 2.7 Masuk)
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I / Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak

Surat Persetujuan Penyelesaian Dokumen BC 2.7 (SPPD BC 2.7)

Pelayanan Pengeluaran Barang Dari Tempat Penimbunan Berikat Ke Tempat Penimbunan Berikat Lainnya Dengan Menggunakan Sistem Pertukaran Data Elektronik (Bc 2.7 Keluar)
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I / Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak

Surat Persetujuan Pengeluaran Barang BC 2.7 (SPPB BC 2.7)

Pelayanan Pemasukan Barang Dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean Ke Tpb (Bc 4.0)
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I / Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak

Surat Persetujuan Penyelesaian Dokumen BC 4.0 (SPPD BC 4.0)

Pelayanan Pengeluaran Barang Asal Tempat Lain Dalam Daerah Pabean Dari Tpb Ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (Bc 4.1)
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I / Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak

Surat Persetujuan Penyelesaian Dokumen BC 4.1 (SPPD BC 4.1)

Pelayanan Penyelesaian Barang Impor Sementara
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I / Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak

Penetapan klasifikasi barang dan nilai pabean atas barang impor sementara

Pelayanan Permohonan Izin Impor Sementara
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I / Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak

Keputusan an Menteri Keuangan mengenai Izin Impor Sementara atau Surat Penolakan

Pelayanan Permohonan Perpanjangan Izin Impor Sementara
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I / Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak

Keputusan an Menteri Keuangan mengenai Perpanjangan Jangka Waktu Izin Impor Sementara atau Surat Penolakan

Pelayanan Izin Tidak Mengekspor Kembali Barang Impor Sementara Dengan Tujuan Hibah Kepada Pemerintah Pusat
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I / Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak

Keputusan Menteri Keuangan Mengenai Tidak Diekspor Kembali Barang Impor Sementara dengan Tujuan Hibah Kepada Pemerintah Pusat atau Surat Penolakan

Pelayanan Izin Tidak Mengekspor Kembali Barang Impor Sementara Karena Keadaan Memaksa
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I / Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak

Keputusan Menteri Keuangan mengenai Tidak Diekspor Kembali Barang Impor Sementara Karena Keadaan Memaksa (Force Majeur) atau Surat Penolakan

Pelayanan Perubahan Tujuan Penggunaan Barang Impor Sementara
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I / Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak

Keputusan Menteri Keuangan mengenai Perubahan Tujuan Penggunaan Barang Impor Sementara atau Surat Penolakan

Permohonan Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer Dan Kepolisian, Termasuk Suku Cadang Serta Barang Dan Bahan Yang Dipergunakan Untuk Menghasilkan Barang Yang Dipergunakan Bagi Keperluan Pertahanan Dan Keamanan Negara
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I / Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak

1. Surat Keputusan, atau 2. Surat Penolakan Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer dan Kepolisian, termasuk Suku Cadang serta Barang dan Bahan yang Dipergunakan Untuk Menghasilkan Barang yang Dipergunakan bagi Keperluan Pertahanan dan Keamanan Negara.

Pelayanan Penerbitan Penetapan Izin Perusahaan Penerima Fasilitas Kite Pembebasan/Pengembalian
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I / Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak

Surat Keputusan Penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan/ Pengembalian.

Pelayanan Penerbitan Penetapan Izin Perusahaan Penerima Fasilitas Kite Ikm (Industri Kecil Menengah)
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I / Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak

1. Surat keputusan fasilitas KITE IKM; dan 2. modul KITE IKM; atau 3. Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Fasilitas KITE IKM

Pelayanan Penerbitan Penetapan Izin Konsorsium Penerima Fasilitas Kite Ikm (Industri Kecil Menengah)
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I / Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak

1. Surat keputusan penetapan sebagai Konsorsium KITE; dan 2. modul KITE IKM; atau 3. Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Fasilitas Konsorsium KITE IKM

Pelayanan Penerbitan Perubahan Penetapan Izin Perusahaan Penerima Fasilitas Kite Pembebasan/ Pengembalian
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I / Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak

Surat Keputusan Perubahan atas Keputusan Penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan/ Pengembalian

Pelayanan Penerbitan Perubahan Penetapan Izin Perusahaan Penerima Fasilitas Kite Ikm
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I / Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak

1. Surat Keputusan mengenai perubahan atas keputusan pemberian fasilitas KITE IKM; atau 2. Surat Pemberitahuan Penolakan Perubahan data KITE IKM

Pelayanan Perubahan Penetapan Izin Perusahaan Penerima Konsorsium Kite
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I / Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak

1. Surat Keputusan mengenai perubahan atas keputusan penetapan sebagai Konsorsium KITE 2. Surat Pemberitahuan Penolakan Perubahan data Konsorsium KITE IKM

. Pelayanan Perpanjangan Periode Kite Ikm
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I / Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak

1. Surat persetujuan perpanjangan KITE IKM 2. Surat Penolakan Perpanjangan Periode KITE IKM

Pelayanan Perpanjangan Periode Pendistribusian Konsorsium Kite
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I / Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak

. Surat persetujuan perpanjangan pendistribusian konsorsium KITE; atau 2. Surat Pemberitahuan Penolakan Perpanjangan Periode Distribusi

Pelayanan Perpanjangan Jangka waktu Realisasi Ekspor atau Penyerahan Produksi IKM
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I / Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak

1. Surat persetujuan perpanjangan jangka waktu realisasi ekspor atau penyerahan produksi IKM; atau 2. Surat Pemberitahuan Penolakan Perpanjangan realisasi ekspor atau penyerahan produksi

Maklumat Pelayanan