Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I
Direktorat Jenderal Pajak
Permohonan Kode Aktivasi dan Password
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo
Permohonan Kode Aktivasi dan Password serta Email password ke alamat email PKP
Penetapan Wajib Pajak sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo
Surat Keputusan Penetapan Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah atau Surat Pemberitahuan Bahwa Permohonan Tidak Dapat Diproses
SKB atas Bunga Deposito
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo
Surat Keterangan Bebas (SKB) atau Surat Penolakan Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB)
Pengembalian PPN bagi Turis (VAT Refund)
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo
Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP); dan Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan (SPM-GUP)
Pengurangan Denda Administrasi PBB (Pasal 20 UU PBB)
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng
Surat Keputusan Pengurangan Denda Administrasi PBB
Pencabutan Permohonan Pasal 36 UU KUP
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng
Surat Permohonan Pencabutan Tidak Memenuhi Persyaratan yang diberikan kepada Wajib Pajak dalam hal permohonan yang diajukan tidak lengkap, serta diterbitkannya laporan sumir yang akan menghentikan proses Penelitian Pengurangan - penghapusan-pembatalan (pasal 36 ayat (1) UU KUP & pasal 19 UU PBB).
Perpanjangan Jangka Waktu Pelunasan Pajak
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng
Surat keputusan persetujuan perpanjangan jangka waktu pelunasan pajak atau Surat keputusan penolakan perpanjangan jangka waktu pelunasan pajak.
Penundaan Pembayaran Pajak
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng
Surat Keputusan persetujuan penundaan pembayaran pajak atau Surat Keputusan penolakan angsuran/penundaan pembayaran pajak
Pengangsuran Pembayaran Pajak
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng
Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak atau Surat Keputusan Penolakan Angsuran/Penundaan Pembayaran Pajak
Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng
Surat Keterangan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan
Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak PBB, Atau Surat Tagihan Pajak PBB Yang Tidak Benar
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng
Surat Keputusan Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak PBB, atau Surat Tagihan Pajak PBB yang Tidak Benar
Surat Dispensasi atas Pengalihan Barang Kena Pajak sebagaimana atau pengalihmanfaatan Jasa Kena Pajak ya dilakukan kepada sesama Perwakilan Negara Asing, Badan Internasional, Pejabat Perwakilan Negara Asing, dan/ atau Pejabat Badan Internasional, Pajak Pe
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng
Surat Dispensasi, dalam hal permohonan dikabulkan atau Surat penolakan, dalam hal permohonan tidak dikabulkan (Lampiran III PMK-160/PMK.03/2014).
