1. Surat Dispensasi, dalam hal permohonan dikabulkan; atau 2. Surat penolakan, dalam hal permohonan tidak dikabulkan (Lampiran III PMK-160/PMK.03/2014)
1. Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dalam hal permohonan dikabulkan sebagian atau seluruhnya (Lampiran PMK-162/PMK.03/2014); atau 2. Surat penolakan, dalam hal permohonan tidak dikabulkan dengan disertai alasan penolakan
1. Nota Persetujuan Pengembalian Kelebihan PPN; 2. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PPN
1. Surat Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta; atau 2. Surat Keputusan Penolakan Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP atas nama DIrektur Jenderal Pajak
Surat Keputusan persetujuan penundaan pembayaran pajak atau Surat Keputusan penolakan angsuran/ penundaan pembayaran pajak
Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak (SKKP PBB) apabila jumlah PBB yang dibayar ternyata lebih besar dari jumlah PBB terutang, Surat Pemberitahuan (SPb) apabila jumlah PBB yang dibayar sama dengan jumlah PBB terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (SKP PBB) apabila jumlah PBB yang dibayar ternyata kurang dari jumlah PBB terutang
Keputusan Pencabutan Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Mesin Teraan Meterai Digital, Surat Pengalihan Saldo Deposit Mesin Teraan
Keputusan Peneabutan Izin Pembubuhan Bea Meterai Lunas dengan Teknologi, Surat Pengalihan Saldo Bea Meterai dari Percetakan ke Sistem Komputerisasi, atau penolakan permohonan (dalam hal ditolak), Berita Acara Penelitian Administrasi Pembubuhan
Keputusan Pencabutan Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Sistem Komputerisasi, Surat Pengalihan Saldo Bea Meterai dari Sistem Komputerisasi ke Teknologi Percetakan, Surat Penolakan Permohonan (dalam permohonan hal ditolak), Berita Acara Penelitian Administrasi Pembubuhan Bea Meterai dengan Sistem Komputerisasi.
Bukti Penerimaan Surat (BPS) dan Surat Pemberitahuan Besarnya Angsuran PPh pasal 25
Surat Keputusan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25.
Surat Keputusan persetujuan angsuran/ penundaan pembayaran pajak atau Surat Keputusan penolakan angsuran/penundaan
Surat Keputusan persetujuan angsuran/penundaan pembayaran pajak atau Surat Keputusan penolakan angsuran/penundaan
Kode Billing dan Bukti setor berupa Surat Setoran Elektronik (SSE)
Keputusan Persetujuan/ Penolakan Permohonan perubahan Tahun Buku/Tahun Pajak Pertama
Surat Pencabutan Pengukuhan PKP dan Berita Acara Pencabutan Pengukuhan PKP; atau Surat Penolakan Pencabutan Pengukuhan PKP
sertifikat elektronik dan bukti penerbitan sertifikat elektronik