1. Laporan keuangan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan yang terdiri dari laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi sejak awal Tahun Pajak sampai dengan Masa Pajak yang dilaporkan bagi Wajib Pajak Bank;
2. Laporan keuangan yang disampaikan setiap 3 (tiga) bulan kepada bursa dan/ atau Otoritas Jasa Keuangan yang terdiri dari laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi sejak awal Tahun Pajak sampai dengan periode yang dilaporkan bagi Wajib Pajak Lainnya dan Wajib Pajak Masuk Bursa selain Wajib Pajak Bank; atau
3. Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan (RKAP) Tahun Pajak yang bersangkutan yang telah disahkan Rapat Umum Pemegang Saham bagi Wajib Pajak Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

1. Wajib Pajak mengajukan permohonan angsuran PPh Pasal 25 Wajib Pajak Bank, Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah kepada Kepala KPP tempat Wajib

Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Surat permohonan dan dokumen yang dilampirkan dari Wajib Pajak diterima secara lengkap.

Tidak dipungut biaya

Bukti Penerimaan Surat (BPS) dan Surat Pemberitahuan Besarnya Angsuran PPh pasal 25

Segala jenis  pengaduan   layanan   dapat  disampaikan melalui saluran resmi pengaduan:

1.Telepon:  (021)  134 1500200

2. Faksimile:  (021)  5251245

3. Email:  

    pengaduan.itjen

    Kemenkeu.go.id

    pengaduan@pajak. go. id

4. Twitter:  @kring_pajak

5. Website:  

    www.lapor.go.id

    www.wise.kemenkeu.go.id

    www.pengaduan.paiak.go.id

6. Chat pajak:  www.pajak.go.id

7. Surat     atau    datang   langsung     ke     Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya.