Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rengat
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau
Pengurangan Denda Administrasi PBB (Pasal 20 UU PBB)
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rengat
Surat Keputusan Pengurangan Denda Administrasi PBB
Pencabutan Permohonan Pasal 36 UU KUP
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rengat
Surat Permohonan Pencabutan Tidak Memenuhi Persyaratan yang diberikan kepada Wajib Pajak dalam hal permohonan yang diajukan tidak lengkap, serta diterbitkannya laporan sumir yang akan menghentikan proses Penelitian Pengurangan -penghapusan-pembatalan (pasal 36 ayat (1) UU KUP & pasal 19 UU PBB)
Pengurangan Atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak Yang Tidak Benar (Pasal 36 Ayat 1C UU KUP)
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rengat
Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak
Pengurangan Atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar (Pasal 36 Ayat 1B UU KUP)
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rengat
Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak
Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi (Pasal 36 Ayat 1A UU KUP)
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rengat
Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi
Permohonon Pembetulan Surat Tagihan Pajak/Surat Ketetapan Pajak/Surat Keputusan Pajak (Pasal 16 UU KUP)
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rengat
(1) Pengembalian Permohonan Pembetulan (Lampiran II PMK-11/PMK.03/2013); (2) Surat Keputusan Pembetulan (Lampiran III-V PMK- 11 /PMK.03/2013)
Permintaan Keterangan Wajib Pajak Dalam Rangka Banding
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rengat
Surat tanggapan atas permintaan keterangan Wajib Pajak dalam rangka pengajuan banding
Pencabutan Keberatan
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rengat
Surat Jawaban terhadap permohonan Pencabutan Keberatan
Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement)
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rengat
1. Naskah APA dengan menerbitkan keputusan pemberlakuan APA dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak Naskah APA ditandatangani; atau 2. Persetujuan Bersama dengan menerbitkan surat keputusan pemberlakuan APA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur mengenai prosedur persetujuan bersama; atau 3. Pemberitahuan tertulis mengenai penghentian proses APA.
Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran PPh Atas Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Atau Perubahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah Dan/Atau Bangunan
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rengat
(1) Surat Keterangan penelitian formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan, atau (2) Surat Pemberitahuan Permohonan Penelitian Tidak Lengkap dan / atau Tidak Sesuai
Surat Dispensasi Atas Pengalihan Barang Kena Pajak Sebagaimana Atau Pengalihmanfaatan Jasa Kena Pajak Yang Dilakukan Kepada Sesama Perwakilan Negara Asing, Badan Internasional, Pejabat Perwakilan Negara Asing, Dan/Atau Pejabat Badan Internasional, Pajak P
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rengat
(1) Surat Dispensasi, dalam hal permohonan dikabulkan, atau (2) Surat penolakan, dalarn hal permohonan tidak dikabulkan
Surat Keterangan Domisili Subjek Pajak Dalam Negeri
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rengat
SKD SPDN, atau surat penolakan permohonan penerbitan SKD SPDN
Surat Keterangan Bebas PPnBM Atas Impor Atau Penyerahan Kendaraan Protokoler Kenegaraan, Kendaraan Dinas Atau Kendaraan Patroli TNI/Polri
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rengat
(1) Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, atau (2) Surat penolakan, dalam hal permohonan tidak dikabulkan dengan disertai alasan penolakan
Surat Keterangan Bebas PPnBM Atas Impor Atau Penyerahan Kendaraan Ambulan, Kendaraan Jenazah, Kendaraan Pemadam Kebakaran, Kendaraan Tahanan, Dan Kendaraan Angkutan Umum
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rengat
(1) Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, atau (2) Surat penolakan, dalam hal permohonan tidak dikabulkan dengan disertai alasan penolakan
SKB Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Kepada Perwakilan Negara Asing Dan Badan Internasional Serta Pejabatnya
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rengat
(1) Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, (2) Surat penolakan, dalam hal permohonan tidak dikabulkan dengan disertai alasan penolakan
Surat Keterangan Bebas PPn Atas Impor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Dan/Atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rengat
Surat Keterangan Bebas/Surat Penolakan Permohonan Surat Keterangan Bebas
Surat Keterangan Bebas PPh Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Bagi Wajib Pajak Yang Usaha Pokoknya Melakukan Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rengat
Surat Keterangan Bebas/Surat Penolakan Permohonan Surat Keterangan Bebas
Maklumat Pelayanan
