Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bontang
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara
Perpanjangan Jangka Waktu Pelunasan Pajak
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bontang
Surat keputusan persetujuan perpanjangan jangka waktu pelunasan pajak atau Surat penolakan perpanjangan jangka waktu pelunasan pajak
Penundaan Pembayaran Pajak
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bontang
Surat Keputusan persetujuan penundaan pembayaran pajak atau Surat Keputusan penolakan angsuran/penundaan pembayaran pajak
Pengangsuran Pembayaran Pajak
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bontang
Surat Keputusan persetujuan angsuran pembayaran pajak atau Surat Keputusan angsuran/penundaan pernbayaran pajak
Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak PBB, atau Surat Tagihan Pajak PBB yang Tidak Benar
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bontang
Surat keputusan pembatalan SPPT, SKP PBB, atau STP PBB yang tidak benar
Pengurangan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat Ketetapan Pajak PBB yang Tidak Benar
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bontang
Surat Keputusan Pengurangan SPPT atau SKP PBB yang Tidak Benar
Pencabutan Permohonan Pasal 36 UU KUP
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bontang
Surat Permohonan Pencabutan Tidak Memenuhi Persyaratan yang diberikan kepada Wajib Pajak dalam hal permohonan yang diajukan tidak lengkap, serta diterbitkannya lasporan sumir yang akan menghentikan proses Penelitian Pengurangan- penghapusan-pembatalan (pasal 36 ayat (1) UU KUP & pasal 19 UU PBB)
Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar (Pasal 36 Ayat le UU KUP)
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bontang
Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak.
Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bontang
Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi (Pasa1 36 Ayat Ia UU KUP)
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bontang
Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi.
Cara Pengajuan: Wajib Pajak menyampaikan permintaan keterangan melalui KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dan/ atau tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan.
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bontang
1. Pengembalian Permohonan Pembetulan (Lampiran II PMK-11/PMK.03/2013); 2. Surat Keputusan Pembetulan (Lampiran III-V PMK-11/PMK.03/2013
Permintaan Keterangan Wajib Pajak Dalam Rangka Banding
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bontang
Surat tanggapan atas permintaan keterangan Wajib Pajak dalam rangka pengajuan banding
Pencabutan Keberatan
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bontang
Surat Jawaban terhadap permohonan Pencabutan Keberatan
Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing AGreement)
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bontang
Naskah APA dengan menerbitkan keputusan pemberlakuan APA dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak Naskah APA ditandatangani; atau Persetujuan Bersama dengan menerbitkan surat keputusan pemberlakuan APA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur mengenai prosedur persetujuan bersama; atau Pemberitahuan tertulis mengenai penghentian proses APA.
Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran PPh atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan atau Perubahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bontang
Surat Keterangan penelitian formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan; atau Surat Pemberitahuan Permohonan Penelitian Tidak Lengkap dan/atau Tidak Sesuai
Maklumat Pelayanan
