Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palu
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara
Penetapan Pengusaha Kena Pajak Beresiko Rendah
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palu
Surat Ketetapan/Pemberitahuan Penolakan Pengusaha Kena Pajak Beresiko Rendah
Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Mesin Teraan Meterai Digital
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palu
Surat Izin / Penolakan Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Mesin Teraan Meterai Digital dan Kode Deposit.
Permohonan Aktivasi Electronic Filing Identification Number (EFIN) Badan
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palu
Nomor Electronic Filing Identification Number (EFIN)
Penundaan Pembayaran PPh Pasal 29
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palu
Surat Keputusan persetujuan angsuran/penundaan pembayaran pajak atau Surat Keputusan penolakan angsuran/penundaan pembayaran pajak
Pengangsuran Pembayaran PPh Pasal 29
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palu
Surat Keputusan persetujuan angsuran/penundaan pembayaran pajak atau Surat Keputusan penolakan angsuran/penundaan pembayaran pajak
Permohonan Perubahan Metode Pembukuan
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palu
Keputusan Persetujuan/Penolakan Perubahan Metode Pembukuan.
Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, Atau Pengambilalihan Usaha
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palu
Surat Keputusan Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta Dalam RangkaPenggabungan, Peleburan, Pemekaran, atauPengambilalihan Usaha
Standar Pelayanan Surat Kuasa Khusus
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palu
Penyampaian Surat Kuasa Khusus dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya
Pemberian Imbalan Bunga;
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palu
Surat Keputusan Penghitungan Pemberian Imbalan Bunga (SKPPIB) dan Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB)
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Yang Seharusnya Tidak Terutang Atas Kesalahan Pemotongan Atau Pemungutan Pajak Terhadap Orang Pribadi Atau Badan Yang Tidak Diwajibkan Memiliki NPWP
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palu
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atau Surat Pemberitahuan Penolakan.
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Yang Seharusnya Tidak Terutang Atas Kesalahan Pemotongan Atau Pemungutan Pajak Terhadap Subjek Pajak Luar Negeri Yang Tidak Memiliki Bentuk Usaha Tetap Di Indonesia
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palu
SKPLB atau Surat Pemberitahuan Penolakan Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang (dalam hal laporan hasil penelitian tidak terdapat kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang).
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Yang Seharusnya Tidak Terutang Atas Kesalahan Pemotongan Atau Pemungutan Pajak Terhadap Subjek Pajak Luar Negeri Yang Memiliki Bentuk Usaha Tetap Di Indonesia
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palu
SKPLB atau Surat Pemberitahuan Penolakan Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang (dalam hal laporan hasil penelitian tidak terdapat kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang).
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Yang Seharusnya Tidak Terutang Atas Kesalahan Pemotongan Atau Pemungutan PPh, PPN, Atau PPNBM
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palu
SKPLB atau Surat Pemberitahuan Penolakan Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang (dalam hal laporan hasil penelitian tidak terdapat kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang).
Pengembalian PPN bagi Turis (VAT Refund for Tourists)
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palu
Nota Persetujuan Pengembalian Kelebihan PPN dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PPN.
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Yang Seharusnya Tidak Terutang Atas Kelebihan Pajak Dalam Rangka Impor
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palu
SKPLB atau Surat Pemberitahuan Penolakan Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang (dalam hal laporan hasil penelitian tidak terdapat kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang).
Maklumat Pelayanan
