Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat, dan Kep. Riau
Penyusunan Laporan Penilaian Dalam Rangka Pemindahtangan Barang Milik Negara
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat, dan Kep. Riau / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru
Surat Penyampaian Laporan Penilaian dalam Rangka Pemindahtangan BMN dan Laporan Penilaian dalam Rangka Pemindahtanganan BMN
Penyusunan Laporan Penilaian Dalam Rangka Pemanfaatan Barang Milik Negara
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat, dan Kep. Riau / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru
Surat Penyampaian Laporan Penilaian dalam Rangka Pemanfaatan BMN dan Laporan Penilaian dalam Rangka Pemanfaatan BMN.
Pemberian Kutipan Risalah Lelang, Dokumen Kepemilikan dan Dokumen Lainnya
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat, dan Kep. Riau / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru
Kutipan Risalah Lelang dan/atau surat pengantar dokumen kepemilikian dan dokumen lainnya.
Penetapan Jadwal Lelang untuk Jenis Lelang Noneksekusi
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat, dan Kep. Riau / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru
Surat Penetapan Jadwal Lelang untuk jenis lelang noneksekusi (nonekseksusi wajib dan nonekseksusi sukarela).
Penetapan Jadwal Lelang untuk Jenis Lelang Eksekusi Selain Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan, Harta Pailit, dan Pengadilan
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat, dan Kep. Riau / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru
Surat Penetapan Jadwal Lelang untuk jenis lelang eksekusi selain eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan, Harta Pailit, dan Pengadilan.
Penetapan Jadwal Lelang untuk Jenis Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan, Harta Pailit, dan Pengadilan
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat, dan Kep. Riau / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru
Surat Penetapan Jadwal Lelang untuk jenis lelang eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan, Harta Pailit, dan Pengadilan.
Penerbitan Surat Persetujuan Permohonan Penjualan Tanpa Melalui Lelang
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat, dan Kep. Riau / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru
Surat Persetujuan Permohonan Penjualan Tanpa Melalui Lelang
Penerbitan Surat Persetujuan Penebusan Sesuai Nilai Pengikatan
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat, dan Kep. Riau / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru
Surat Persetujuan Penebusan Sesuai Nilai Pengikatan
Penerbitan Surat Persetujuan Penebusan di Bawah Nilai Pengikatan
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat, dan Kep. Riau / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru
Surat Persetujuan Penebusan Di Bawah Nilai Pengikatan
Penerbitan Surat Permintaan Persetujuan Penebusan Kepada Penyerah Piutang
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat, dan Kep. Riau / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru
Surat Permintaan Persetujuan Penebusan Kepada Penyerah Piutang
Penyusunan Resume Hasil Penelitian Kasus dan Penerbitan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) Atau Surat Penolakan Pengurusan Piutang Negara (SPnPPN)
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat, dan Kep. Riau / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru
Resume Hasil Penelitian Kasus dan Penerbitan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) atau Surat Penolakan Pengurusan Piutang Negara (SPnPPN)
Pelaksanaan Penjualan Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan pada Pengguna Barang
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat, dan Kep. Riau / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru
Surat Persetujuan/ Pemberitahuan Penolakan Penjualan berupa tanah dan/atau Bangunan
Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Negara
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat, dan Kep. Riau / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru
Surat Persetujuan/ Pemberitahuan Penolakan Alih Status BMN
Persetujuan/Penolakan Hibah Barang Milik Negara Selain Tanah Dan/Atau Bangunan
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat, dan Kep. Riau / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru
Surat Persetujuan/ Pemberitahuan Penolakan Hibah BMN Selain Tanah dan/atau Bangunan
Persetujuan/Penolakan Hibah Atas Barang Milik Negara Sebagian Tanah Dan/Atau Bangunan Yang Berada Pada Pengguna Barang
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat, dan Kep. Riau / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru
Surat Persetujuan/ Pemberitahuan Penolakan Hibah BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan
Persetujuan/Penolakan Ijin Pelaksanaan Tukar Menukar Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Yang Masih Dipergunakan Untuk Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Pengguna Barang Tetapi Tidak Sesuai Dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Atau Penataan Kota
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat, dan Kep. Riau / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru
Surat Persetujuan/ Pemberitahuan Penolakan Ijin Pelaksanaan Tukar Menukar BMN yang masih dipergunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi tetapi tidak sesuai rencana umum tata ruang wilayah atau penataan kota
Persetujuan/Penolakan Ijin Prinsip Tukar Menukar Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Yang Masih Dipergunakan Untuk Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Pengguna Barang Tetapi Tidak Sesuai Dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Atau Penataan Kota
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat, dan Kep. Riau / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru
Surat Persetujuan/ Pemberitahuan Penolakan Ijin Prinsip Tukar Menukar BMN yang masih dipergunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi tetapi tidak sesuai rencana umum tata ruang wilayah atau penataan kota
Persetujuan/Penolakan Pelaksanaan Penjualan Barang Milik Negara Berupa Selain Tanah Dan/Atau Bangunan Pada Pengguna Barang
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat, dan Kep. Riau / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru
Surat Persetujuan/ Pemberitahuan Penolakan Penjualan Selain Tanah dan/atau Bangunan
Persetujuan/Penolakan Penjualan Bangunan Yang Harus Dihapuskan Karena Anggaran Untuk Bangunan Pengganti Sudah Disediakan Dalam Dokumen Penganggaran
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat, dan Kep. Riau / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru
Surat Persetujuan/ Pemberitahuan Penolakan Penghapusan BMN karena tersedia Bangunan Pengganti yang sudah disediakan dalam dokumen penganggaran
