Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwakarta
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat
Penyetoran Hasil Bersih Lelang Kepada Penjual/Kas Negara MelaluiBendahara Penerimaan
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwakarta
Penyetoran Hasil Bersih Lelang Ke Kas Negara: Bukti Setor Hasil Bersih Lelang ke Kas Negara (Bukti Penerimaan Negara/BPN). Penyetoran Hasil Bersih Lelang Kepada Penjual: 1. Dalam hal penyetoran hasil bersih menggunakan cek berupa Kuitansi Hasil Bersih Lelang dan Cek; atau 2. Dalam hal penyetoran hasil bersih menggunakan elektronik berupa Kuitansi Hasil Bersih Lelang dan Bukti Setor Hasil Bersih.
Pengembalian Uang Jaminan Penawaran Lelang (UJPL)
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwakarta
Secara Tunai: Tanda terima dan cek/bilyet giro pengembalian uang jaminan penawaran lelang. Melalui Virtual Account (VA): Pengembalian UJPL diterima Peserta Lelang yang tidak ditunjuk sebagai Pembeli Lelang
Persetujuan/Penolakan Permohonan Keringanan Utang
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwakarta
Laporan Hasil Analisis Permohonan Keringanan Utang kepada Kepala KPKNL. Surat Persetujuan Pemberian Keringanan Utang atau Surat Penolakan Permohonan Pemberian Keringanan Utang/Surat Permohonan Pertimbangan Keringanan Utang kepada Kepala Kanwil yaitu dalam hal kewenangan keringanan ada pada Kepala Kanwil.
Persetujuan/Penolakan Penjualan Barang Milik Negara (BMN) Selain Tanahdan/atau Bangunan pada Pengguna Barang
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwakarta
Surat Persetujuan/Penolakan Penjualan BMN selain Tanah dan/atau Bangunan.
Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) Berupa Tanahdan/atau Bangunan
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwakarta
Keputusan Penetapan Status Penggunaan BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan.
Maklumat Pelayanan
