SIPPN - CARIYANLIK

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Timur

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten

JALAN SATRIA SUDIRMAN KOMPLEK PERKANTORAN KOTA TANGERANG

02155737559

kpp.416@pajak.go.id

http://www.pajak.go.id

RESTITUSI DENGAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN BAGI PKP BERISIKO RENDAH (Pasal 9 ayat (4C) UU PPN

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Timur

1. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP); 2. Surat Pemberitahuan Tidak Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan atau Tidak Terdapat Kelebihan Pembayaran Pajak.

PENGEMBALIAN PENDAHULUAN BAGI WAJIB PAJAK DENGAN KRITERIA TERTENTU (Pasal l 7C UU KUP)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Timur

1. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP); 2. Surat Pemberitahuan Tidak Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan atau Tidak Terdapat Kelebihan Pembayaran Pajak.

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Karena Diterbitkannya Keputusan atau Putusan yang Mengakibatkan Lebih Bayar PBB

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Timur

Penghitungan Lebih Bayar.

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Timur

1. Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak (SKKP PBB) apabila jumlah PBB yang dibayar ternyata lebih besar dari jumlah PBB terutang; 2. Surat Pemberitahuan (SPb) apabila jumlah PBB yang dibayar sama dengan jumlah PBB terutang; 3. Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (SKP PBB) apabila jumlah PBB yang dibayar ternyata kurang dari jumlah PBB terutang.

PEMINDAHBUKUAN (Pbk) SALDO DEPOSIT MESIN TERAAN METERAI DIGITAL

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Timur

1. Keputusan Pencabutan Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Mesin Teraan Meterai Digital; 2. Surat Pengalihan Sal do Deposit Me sin Teraan Meterai Digital.

Pengalihan Saldo Bea Materai dari Teknologi Percetakan ke Sistem Komputerisasi

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Timur

1. Keputusan Peneabutan Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Teknologi Pereetakan; 2. Surat Pengalihan Saldo Bea Meterai dari Teknologi Pereetakan ke Sistem Komputerisasi, atau surat penolakan permohonan (dalam hal ditolak); 3. Berita Acara Penelitian Administrasi Pembubuhan Bea Meterai dengan Teknologi Percetakan.

Pengalihan Saldo Bea Materai dari Sistem Komputerisasi ke Teknologi Percetakan

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Timur

1. Keputusan Pencabutan Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Sistem Komputerisasi; 2. Surat Pengalihan Saldo Bea Meterai dari Si stem Komputerisasi ke Teknologi Percetakan; 3. Surat Penolakan Permohonan (dalam permohonan hal ditolak); 4. Berita Acara Penelitian Administrasi Pem bubuhan Bea Meterai dengan Sistem Komputerisasi.

Pemindahbukuan (Pbk)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Timur

Bukti Pemindahbukuan (Pbk).

ANGSURAN PPh PASAL 25 WAJIB PAJAK BANK, SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI, BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Timur

1. Bukti Penerimaan Surat (BPS); 2. Surat Pemberitahuan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25.

Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Timur

Surat Keputusan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25.

Penundaan Pembayaran PPh Pasal 29

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Timur

Surat Keputusan persetujuan angsuran/penundaan pembayaran pajak atau Surat Keputusan penolakan angsuran/penundaan pembayaran pajak.

Pengangsuran pembayaran PPh Pasal 29

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Timur

Surat Keputusan persetujuan angsuran/penundaan pembayaran pajak atau Surat Keputusan penolakan angsuran/penundaan pembayaran pajak.

Pembayaran dan Penyetoran Pajak

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Timur

1. Kode Billing; 2. Bukti setor berupa Surat Setoran Elektronik (SSE).

Permintaan Perubahan Tahun Buku Pertama

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Timur

Keputusan Persetujuan / Penolakan Permohonan perubahan Tahun Buku/Tahun Pajak Pertama.

Permohonan Perubahan Metode Pembukuan

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Timur

Keputusan Persetujuan/Penolakan Metode Pembukuan. Perubahan

Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dam Perolehan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilaihan usaha

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Timur

1. Surat Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta; atau 2. Surat Keputusan Penolakan Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP atas nama Direktur Jenderal Pajak.