Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
Sektor Perhubungan, Sub Sektor Perhubungan Laut. D.16 Izin Pembangunan Pelabuhan Pengumpan regional.
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Surat Izin dari Kepala Dinas atas Nama Gubernur
Sektor Penanaman Modal. A.14 Usulan Fasilitas Pajak penghasilan (PPh) badan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu.
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Surat Izin dari Kepala Dinas atas Nama Gubernur
Sektor Penanaman Modal. A.13 Fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Surat Izin dari Kepala Dinas atas Nama Gubernur
Sektor Penanaman Modal. A.12 Fasilitas bea masuk atas impor mesin.
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Surat Izin dari Kepala Dinas atas Nama Gubernur
Sektor Penanaman Modal. A.11 Izin usaha perwakilan perusahaan perdagangan asing (SIUP3A).
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Surat Izin dari Kepala Dinas atas Nama Gubernur
Sektor Penanaman Modal. A.10 Izin kantor perwakilan perusahaan asing (KPPA)
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Surat Izin dari Kepala Dinas atas Nama Gubernur
Sektor Penanaman Modal. A.9 Izin Pembukaan kantor cabang
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Surat Izin dari Kepala Dinas atas Nama Gubernur
Sektor Penanaman Modal. A.7 Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal.
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Surat Izin dari Kepala Dinas atas Nama Gubernur
Sektor Penanaman Modal. A.6 Izin Usaha Perubahan untuk berbagai sektor usaha
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Surat Izin dari Kepala Dinas atas Nama Gubernur
Sektor Penanaman Modal. A.5 Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal.
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Surat Izin dari Kepala Dinas atas Nama Gubernur
Sektor Penanaman Modal. A.4 Izin Usaha Perluasan untuk berbagai sektor usaha.
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Surat Izin dari Kepala Dinas atas Nama Gubernur
Sektor Penanaman Modal. A.3. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Surat Izin dari Kepala Dinas atas Nama Gubernur
Sektor Penanaman Modal. A.2 Izin Usaha untuk berbagai sektor usaha.
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Surat Izin dari Kepala Dinas atas Nama Gubernur
SEKTOR PENANAMAN MODAL A.1 Izin Prinsip Penanaman Modal
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Surat Izin dari Kepala Dinas atas Nama Gubernur
Pelayanan Ruang Internet
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Pelayanan ruang Internet
Pelayanan Peminjaman Buku
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Pelayanan Peminjaman Buku
Pendafaran Mutasi Keluar
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah / Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pajak Daerah Natuna
Bukti hasil pemeriksaan cek fisik ranmor, surat mutasi ranmor, surat keterangan pengganti stnk, berkas kendaraan bermotor, tanda bukti pelunasan pkb, surat keterangan Fiskal (SKF)
Pendaftaran Kendaraan Bermotor Mutasi Masuk
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah / Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pajak Daerah Natuna
STNK, TNKB, PKB, SWDKLJJ, PNBP, dan STICKER KARTU DANA SWDKLJJ
Pelaksana
Hazirwan, S.IP., M.Sc
-
