1. Pemohon yang belum berbadan hukum Indonesia
2. 1. Surat Keterangan dari Pemohon:
3. 2. Surat dari Instansi Pemerintah Negara bersangkutan.
4. 3. Foto Copy Paspor
5. 4. Foto Copy Anggaran Dasar
6. 5. Foto Copy KTP serta NPWP
7. 6. Foto Copy Akta Pendirin Perusahaan danPerubahannya
8. 7. Rencana Penanaman Modal :
9. 8. Keterangan Rencana Kegiatan
10. 9. Untuk industry berupa diagram alir produksi (flowchart of production) dilengkapi dengan penjelasan detail uraian proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan baku.
11. 10. Untuk sector jasa, berup uraian kegitan yang akan dilakukan dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan
12. 11. Rekomendasi dari Instansi Pemerintah terkait
13. Pemohon yang telah berbadan Hukum Indonesia
14. 1. Keterangan Pemohon
15. a. Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya
16. b. Foto Copy Anggaran Dasar perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan atas perubahan dari Menteri Hu
17. c. Foto Copy KTP serta NPWP
18. d. Bukti Diri Pemegang Saham
19. 2. Rencana Penanaman Modal
20. a. Foto Copy Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasanbila ada
21. b. Keterangan Rencana kegiatan
22. c. Lampiran perubahan rencana permodalan bila ada
23. d. LKPM periode laporan terakhir
24. e. Hasil pemeriksaan lapangan apabiladiperlukan
25. Pemohon yang belum berbadan hukum Indonesia
26. 1. Surat Keterangan dari Pemohon:
27. 2. Surat dari Instansi Pemerintah Negara bersangkutan.
28. 3. Foto Copy Paspor
29. 4. Foto Copy Anggaran Dasar
30. 5. Foto Copy KTP serta NPWP
31. 6. Foto Copy Akta Pendirin Perusahaan danPerubahannya
32. 7. Rencana Penanaman Modal :
33. 8. Keterangan Rencana Kegiatan
34. 9. Untuk industry berupa diagram alir produksi (flowchart of production) dilengkapi dengan penjelasan detail uraian proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan baku.
35. 10. Untuk sector jasa, berup uraian kegitan yang akan dilakukan dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan
36. 11. Rekomendasi dari Instansi Pemerintah terkait
37. Pemohon yang telah berbadan Hukum Indonesia
38. 1. Keterangan Pemohon
39. a. Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya
40. b. Foto Copy Anggaran Dasar perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan atas perubahan dari Menteri Hu
41. c. Foto Copy KTP serta NPWP
42. d. Bukti Diri Pemegang Saham
43. 2. Rencana Penanaman Modal
44. a. Foto Copy Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasanbila ada
45. b. Keterangan Rencana kegiatan
46. c. Lampiran perubahan rencana permodalan bila ada
47. d. LKPM periode laporan terakhir
48. e. Hasil pemeriksaan lapangan apabiladiperlukan

1. 1. Pemohon datang menuju Petugas Front Office bidang Informasi dan Layanan, setelah diketahui kebutuhannya maka Petugas Front office bidang Informasi dan Layanan mengarahkan Pemohon ke Petugas Front Office pada bidang yang dituju, apakah bidang Perizinan atau Non Perizinan.
2. 2. Petugas Front Office Perizinan atau Non Perizinan menerima berkas Pendaftaran Permohonan dan persyaratan lainnya dari Pemohon.
3. 3. Petugas Front Office Perizinan atau Non Perizinan menyampaikan kepada Petugas Back Office Perizinan atau Non Perizinan melakukan Verifikasi Dokumen dari Pemohon.
4. 4. Petugas Back Office Perizinan atau Non Perizinan menyampaikan kepada Tim Teknis untuk melakukan Kajian Teknis (bila diperlukan).
5. 5. Hasil kajian dari Tim Teknis disampaikan kepada Petugas back Office Perizinan atau Non Perizinan untuk ditindaklanjuti lebih lanjut.
6. 6. Hasil kajian diverifikasi lebih lanjut oleh Kepala Bidang dan apabila telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan taat Hukum maka Naskah Perizinan dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas DPMPTSP.
7. 7. Petugas Back Office mengembalikan berkas kepada Petugas Front Office untuk disampaikan kepada Pemohon.
8. 1. Pemohon datang menuju Petugas Front Office bidang Informasi dan Layanan, setelah diketahui kebutuhannya maka Petugas Front office bidang Informasi dan Layanan mengarahkan Pemohon ke Petugas Front Office pada bidang yang dituju, apakah bidang Perizinan atau Non Perizinan.
9. 2. Petugas Front Office Perizinan atau Non Perizinan menerima berkas Pendaftaran Permohonan dan persyaratan lainnya dari Pemohon.
10. 3. Petugas Front Office Perizinan atau Non Perizinan menyampaikan kepada Petugas Back Office Perizinan atau Non Perizinan melakukan Verifikasi Dokumen dari Pemohon.
11. 4. Petugas Back Office Perizinan atau Non Perizinan menyampaikan kepada Tim Teknis untuk melakukan Kajian Teknis (bila diperlukan).
12. 5. Hasil kajian dari Tim Teknis disampaikan kepada Petugas back Office Perizinan atau Non Perizinan untuk ditindaklanjuti lebih lanjut.
13. 6. Hasil kajian diverifikasi lebih lanjut oleh Kepala Bidang dan apabila telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan taat Hukum maka Naskah Perizinan dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas DPMPTSP.
14. 7. Petugas Back Office mengembalikan berkas kepada Petugas Front Office untuk disampaikan kepada Pemohon.

apabila berkas dinyatakan sudah lengkap, dan ini belum/tidak terhitung Survey di Lapangan.

• Biaya Pengurusan izin Rp.0,- • Biaya Retribusi mengacu kepada perda retribusi Provinsi Kepulauan Riau

Surat Izin dari Kepala Dinas atas Nama Gubernur

email pengaduan: pengaduan@dpmptsp.go.id Nomor pengaduan : 08117779727