1. Identitas diri;
2. Bukti hasil pemeriksaan cek flsik kendaraan bermotor;
3. STNK dan BPKB serta SKKP tahun terakhir;
4. SPOPD yang telah diisi dan ditandatangani;
5. Rekomendasi dari unit pelaksana regident untuk ganti mesin bukan baru;
6. Kwitansi pembelian mesin;
7. BPKB dan STNK dan asal-usul berkas Kendaraan bermotor mesin pengganti;
8. Faktur pembelian mesin pengganti;
9. Surat keterangan dari bengkel; resmi atau APM atau bengkel umum yang melakukan penggantian mesin/bengkel yang ditunjuk.

1. Melakukan pendaftaran perubahan mesin;
2. Memverifikasi persyratan dan keabsahan dokumen regident kendaraan bermotor yang diajukan;
3. Melakukan perekaman data berdasarkan berkas pendaftaran yang telah diverifikasi;
4. Menetapkan PKB, SWDKLLAJ, PNBP dan mencetak SKKP;
5. Memverifikasi SKKP;
6. Menerima pembayaran SKKP;
7. Mencetak STNK;
8. Menyerahkan STNK dan SKKP;
9. Mengarsipkan dokumen kendaraan bermotor.

Jangka waktu mulai proses verifikasi persyaratan dokumen sampai dengan penyerahan SKKP maksimal 35 menit.

Nilai Jual Mesin Pengganti ditetapkan sebagaimana berikut :

1. Mesin dengan isi silinder s.d 2.500cc, sebesar Rp.8.000.000,-;
2. Mesin dengan isi silinder 2.501cc s.d 5.000cc, sebesar Rp. 15.000.000,- ;
3. Mesin dengan isi silinder 5.001cc s.d 10.000cc, sebesar Rp. 20.000.000,- ;
4. Mesin dengan isi silinder diatas 10.000cc, sebesar Rp. 30.000.000,- .

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

a. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama:

1. 1,5% untuk kepemilikan peftama kendaraan bermotor pribadi dan badan;
2. 1% untuk kendaraan bermotor angkutan umum;
3. 0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, ambulans/jenazah sosial keagamaan, pemadam kebakaran sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan.

b. Tarif PKB Progresif

1. 2% untuk kepemilikan kedua;
2. 2,5% untuk kepemilikan ketiga;
3. 3% untuk kepemilikan keempat;
4. 3,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya.

c. Dasar Pengenaan PKB adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:

1. NJKB; dan
2. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-KB, SWDKLLAJ dan PNBP; dan STNK.

1. Pengaduan melalui kotak saran;
2. Pengaduan melalui Laporgub dan SP4N;
3. Pengaduan melalui media social (Instagram/Twitter/Facebook);
4. Pengaduan melalui call center dan whatsapp, Pesan Singkat (SMS) pada masing-masing unit kerja.