1. Kegiatan Advokasi Sosial terhadap Penerima Manfaat yang mengalami pemasungan / pengurungan / penyiksaaan / diskriminasi / penelantaran / eksploitasi / pelecehan / penghinaan / pelabelan negatif terkait kondisi kedisabilitasannya, menghasilkan produk pelayanan meliputi; a. Laporan hasil asesmen masalah, kebutuhan dan sistem sumber penerima manfaat; b. jadwal kegiatan advokasi sosial; c. Keluarga dan/atau masyarakat dapat menerima kembali penerima manfaat dan tidak lagi melakukan pemasungan / pengurungan / penyiksaan / diskriminasi / penelantaran / eksploitasi / pelecehan / penghinaan / pelabelan negatif terkait kondisi kedisabilitasannya sehingga terpenuhi hak penerima atas hak hidup, hak bebas dari stigma, diskriminasi, penelantaran, dan eksploitasi; d. Laporan kegiatan advokasi sosial penerima manfaat 2. Kegiatan advokasi sosial terhadap penerima manfaat yang belum memiliki dokumen kependudukan / jaminan kesehatan / menghasilkan produk-produk pelayanan meliputi: a. surat pengajuan permohonan pembuatan dokumen kependudukan / jaminan kesehatan penerima manfaat; b. Daftar usulan pembuatan dokumen kependuukan / jamina kesehatan penerima manfaat; c. Catatan penerimaan dokumen kependudukan / jaminan kesehatan; d. Penerima manfaat memiliki dokumen kependudukan / jaminan kesehatan 3. Kegiatan advokasi terhadap penerima manfaat yang mengalami keterpisahan dengan keluarga, menghasilkan produk pelayanan meliputi: a. Laporan hasil asesmen masalah, kebutuhan dan sistem sumber penerima manfaat; b. Jadwal kegiatan advokasi sosial; c. Ditemukannya keberadaan keluarga penerima manfaat sehingga terpenuhi hak penerima manfaat atas hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; d. Berita acara serah terima penerima manfaat; e. Laporan kegiatan advokasi sosial penerima manfaat
Surat verifikasi teknis izin rumah pengemasan yang disampaikan kepada DPMPTSP untuk penerbitan di OSS.
Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-KB, SWDKLLAJ dan PNBP; Surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)
Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-KB, SWDKLLAJ dan PNBP; Surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)
Sertifikat izin keamanan PSAT (Health Certificate)
Surat verifikasi teknis kepemilikan izin edar PSAT-PD yang disampaikan kepada DPMPTSP untuk penerbitan di OSS
Surat verifikasi teknis perubahan data izin edar PSAT-PD yang disampaikan kepada DPMPTSP untuk penerbitan di OSS
Surat verifikasi teknis izin edar PSAT-PD/perpanjangan PSAT-PD yang disampaikan kepada DPMPTSP untuk penerbitan di OSS
Surat keputusan sertifikasi organik
Surat verifikasi teknis pengalihan kepemilikan SPPB-PSAT yang disampaikan kepada DPMPTSP untuk penerbitan SPPB-PSAT.
Contoh laboratorium dengan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan pengujian dan berita acara pengambilan contoh
Surat verifikasi teknis yang disampaikan kepada DPMPTSP untuk penerbitan SPPB-PSAT.
Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-KB, SWDKLLAJ dan PNBP; Surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK); Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)
Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-KB, SWDKLLAJ dan PNBP; Surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK); Stiker Kartu Dana SWDKLLAJ
Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-KB, SWDKLLAJ dan PNBP; Surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK); Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB); Stiker Kartu Dana SWDKLLAJ
Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-KB, SWDKLLAJ dan PNBP; Surat Mutasi Keluar; Surat Keterangan Fiskal (SKF); STNK Sementara; Bukti pelunasan SWDKLLAJ
Jasa pemeriksaan dan pengobatan kesehatan
1. Kegiatan Advokasi Terhadap Penerima Manfaat Yang Mengalami Keterpisahan Dengan Keluarga, menghasilkan produk pelayanan meliputi: a. Laporan hasil asesmen masalah, kebutuhan dan sistem sumber penerima manfaat; b. Jadwal kegiatan advokasi sosial; c. Ditemukannya keberadaan keluarga penerima manfaat; d. Berita Acara Serah Terima Penerima Manfaat; e. Laporan kegiatan advokasi sosial penerima manfaat. 2. Kegiatan Advokasi Sosial Terhadap Penerima Manfaat Yang Belum Memiliki Dokumen Kependudukan/Jaminan Kesehatan, menghasilkan produk pelayanan meliputi: a. Surat pengajuan permohonan pembuatan dokumen kependudukan/ jaminan kesehatan penerima manfaat; b. Daftar usulan pembuatan dokumen kependudukan/ jaminan kesehatan penerima manfaat; c. Catatan penerimaan dokumen kependudukan/ jaminan kesehatan; d. Penerima manfaat memiliki dokumen kependudukan/ jaminan kesehatan; e. Laporan kegiatan advokasi sosial penerima manfaat.