Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Persetujuan Pemberian Tambahan Uang Persediaan (TUP) dalam hal TUP sebelumnya belum dipertanggungjawabkan seluruhnya dan/atau belum disetor
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung
Surat persetujuan/penolakan permintaan pemberian TUP dalam hal TUP sebelumnya belum dipertanggungjawabkan seluruhnya dan/atau belum disetor.
Persetujuan Pemberian Uang Persediaan (UP) yang Melampaui Besaran dalam Peraturan Pelaksanaan APBN
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung
Surat persetujuan/penolakan permintaan pemberian UP yang melampaui besaran dalam Peraturan Pelaksanaan APBN
Persetujuan Penetapan MP PNBP Tidak Terpusat pada Satuan Kerja
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung
Penerbitan surat persetujuan penetapan MP PNBP Tahap I, II, atau III
Pengajuan No Register Hibah Langsung dari dalam negeri
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung
Surat Penetapan Nomor Register atas Hibah Langsung dalam bentuk uang dari dalam negeri
Pengesahan Revisi DIPA Kementerian/Lembaga di Daerah
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung
1. Revisi DIPA Petikan/DIPA BLU Petikan; 2. Surat Pengesahan Revisi DIPA Petikan/DIPA BLU Petikan; atau 3. Surat penolakan/pengembalian usulan Revisi DIPA Petikan/DIPA BLU Petikan.
Persetujuan/ Penolakan Permintaan UP dan/atau TUP pada KPPN
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung / Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tipe A1 Kotabumi
Surat persetujuan UP/TUP atau Informasi penolakan pengajuan UP/TUP melalui SAKTI
Layanan Konsultasi Stakeholder
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung / Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tipe A1 Kotabumi
Tanggapan dengan status penyelesaian layanan "Resolved".
Pengesahan atas Dokumen Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga (SP3HL BJS) dan Penerbitan Persetujuan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga ( Persetujuan MPHL-BJS)
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung / Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tipe A1 Kotabumi
Surat Persetujuan MPHL-BJS
Penerbitan Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) dan Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP3HL)
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung / Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tipe A1 Kotabumi
Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL)/ Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP3HL).
Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas SPM LS dan Non LS
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung / Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tipe A1 Kotabumi
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas SPM LS dan Non LS
