• Permohonan menggunakan contoh formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran huruf A PMK-39/PMK.03/2018.

  1. untuk Pengusaha Kena Pajak Mitra Utama Kepabeanan, dilampiri surat penetapan sebagai Mitra Utama Kepabeanan;
  2. untuk Pengusaha Kena Pajak Operator Ekonomi Bersertifikat (Authorized Economic Operator), dilampiri surat penetapan sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat (Authorized Economic Operator); atau
  3. untuk pabrikan atau produsen, dilampiri surat pemyataan mengenai keberadaan tempat untuk melakukan kegiatan produksi.

• Layanan ini diberikan kepada :

  1. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang mengajukan permohonan menjadi PKP berisiko rendah sehingga dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.

• Cara Pengajuan:

  1. secara langsung ke Tempat Pelayanan Terpadu (TPT); dan
  2. melalui Pos atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir atau melalui cara lain.

• Syarat/Kriteria Pengajuan Permohonan :

  1. perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
  2. perusahaan yang saham mayoritasnya dimiliki secara langsung oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah;
  3. PKP yang telah ditetapkan sebagai Mitra Utama Kepabeanan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Mitra Utama Kepabeanan;
  4. PKP yang telah ditetapkan sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat (Authorized Economic Operator) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Operator Ekonomi Bersertifikat (Authorized Economic Operator); atau
  5. PKP pabrikan atau produsen sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1) huruf e) menyampaikan SPT Masa PPN selama 12 (dua belas) bulan terakhir dengan tepat waktu;
  6. PKP tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan; dan
  7. PKP tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

• Contoh Formulir dan Lampiran Yang Digunakan :

  1. Lampiran huruf A PMK-39/PMK.03/2018.

paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal permohonan diterima secara lengkap.

Tidak dipungut biaya

1. Surat Keputusan Penetapan sebagai Wajib Pajak Kriteria Tertentu (Lampiran huruf B PMK-39/PMK.03/2018); dan 2. Surat Pemberitahuan Penolakan Penetapan sebagai Wajib Pajak Kriteria Tertentu. (Lampiran huruf C PMK-39/PMK.03/2018).