• Surat permohonan perubahan metode pembukuan dan/atau tahun buku kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak dimana Wajib Pajak terdaftar dengan menyebutkan :

  1. Identitas Wajib Pajak
  2. Perubahan Metode pembukuan dan/atau tahun buku untuk yang ke berapa; dan
  3. Alasan permohonan dan maksud/tujuan usul perubahan dalam bentuk surat peryataan yang harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. Perubahan metode pembukuan dan/atau tahun buku dikehendaki oleh pemegang saham, pemberi kredit, partner usaha, pemerintah atau pihak-pihak lainnya dimana apabila metode pembukuan dan/atau tahun buku tidak diubah akan mengakibatkan kesulitan dan atau kerugian bagi perusahaan; b. Permohonan perubahan metode pembukuan dan/atau tahun buku tersebut baru pertama kali diajukan dan tidak ada niat untuk melakukan perubahan lagi pada tahun-tahun yang akan datang; c. Tidak ada maksud bahwa perusahaan dengan sengaja berusaha untuk melakukan penggeseran laba/rugi meringankan beban pajak.

• Wajib Pajak yang akan melakukan perubahan tahun buku pertama. Cara Pengajuan :

  1. Wajib pajak menyampaikan permintaan perubahan metode pembukaan dan/atau tahun buku kedua dan seterusnya ke Kantor Wilayah DJP melalui KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

• Syarat/Kriteria Pengajuan Permohonan:

  1. SPT Tahunan PPh Tahun terakhir telah dimasukkan;
  2. Apabila ada utang pajak, maka utang pajak yang telah jatuh tempo pembayarannya harus sudah dilunasi oleh Wajib pajak. Keterlambatan pelunasan utang pajak akan mengakibatkan tertundanya penerbitan SK Persetujuan

2 (dua) bulan terhitung setelah permohonan beserta dokumen lain untuk memenuhi persyaratan oleh Wajib Pajak.

Tidak dipungut biaya

Keputusan Persetujuan/Penolakan Permohonan Perubahan Tahun Buku/Tahun Pajak Pertama

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui: 

1.   Telepon : 1500200 

2.   Faksimile: (0741) 668732  

3.   Email : pengaduan@pajak.go.id 

4.   Twitter : @kring_pajak 

5.   Website : pengaduan.pajak.go.id 

6.   Chat pajak : www.pajak.go.id 

Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas atau  unit kerja lainnya