1. Identitas diri: a. Perorangan: Identitas diri yang sah (KTP, KITAS sesuai STNK) b. Badan : NIB, NPWP, Surat tugas ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan yang bersangkutan, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi yang diberikan tugas c. Instansi pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD), Perwakilan Negara Asing (PNA) dan Badan Internasional melampirkan Surat Tugas ditanda tangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap instansi yang bersangkutan, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi yang diberikan tugas.
2. Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor
3. STNK dan BPKB serta SKKP tahun terakhir
4. SPOPD yang telah diisi dan ditandatangani
5. Rekomendasi dari unit pelaksana regident untuk ganti mesin bukan baru
6. Kwitansi pembelian mesin
7. BPKB dan STNK dan asal usul berkas kendaraan bermotor mesin pengganti
8. Faktur pembelian mesin pengganti
9. Surat keterangan dari bengkel; resmi atau APM atau bengkel umum yang melakukan penggantian mesin/ bengkel yang ditunjuk

1. Melakukan pendaftaran perubahan mesin
2. Memverifikasi persyaratan dan keabsahan dokumen regident kendaraan bermotor yang diajukan
3. Melakukan perekaman data berdasarkan berkas pendaftaran yang telah diverfikasi
4. Menetapkan PKB, SWDKLLAJ, PNBP dan mencetak SKKP
5. Memverfikasi SKKP
6. menerima pembayaran SKKP
7. Mencetak STNK
8. Menyerahkan STNK dan SKKP
9. Mengarsipkan dokumen kendaraan bermotor

Jangka waktu mulai proses verifikasi persyaratan dokumen sampai dengan penyerahan SKKP  maksimal 35 menit 

1.    Jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020:

    Penerbitan STNK :

  - Roda 4 atau lebih          Rp 200.000,-

  - Roda 2 atau 3               Rp 100.000,-

2.    Dasar Pengenaan  Tambahan BBNKB bagi kendaraan bermotor  yang mengalami penggantian mesin dipungut tambahan BBNKB sebesar 12,5i Nilai Jual Mesin Pengganti.

3.    Nilai Jual Mesin Pengganti ditetapkan sebagaimana berikut :

a.  Mesin dengan isi silinder s.d 2.500cc, sebesar Rp. 8.000.000,- ;

b.  Mesin dengan isi silinder 2.501cc s.d 5.000cc, sebesar Rp. 15.000.000,- ;

c.   Mesin dengan isi silinder 5.001cc s.d 10.000cc, sebesar Rp. 20.000.000,- ;

d.  Mesin dengan isi silinder diatas 10.000cc, sebesar Rp. 30.000.000,- .

4.    Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

a.  Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama:

1)  1,5% untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi dan badan

2)  1 % untuk kendaraan bermotor angkutan umum

3)  0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, ambulans/jenazah sosial keagamaan, pemadam kebakaran sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan

b.  Tarif PKB Progresif 

1)  2% untuk kepemilikan kedua

2)  2,5% untuk kepemilikan ketiga

3)  3% untuk kepemilikan keempat

4)  3,5%untuk kepemilikan kelima dan seterusnya

5)  Ketentuan Progresif :

a)     Kepemilikan Pribadi  (TNKB Hitam/Putih)

b)     Jenis Kendaraan : Kendaraan bermotor roda 2 (dua) 200 cc keatas, termasuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) dengan isi silinder 195 cc sampai denqan 199 cc secara teknis dikategorikan dalam klasifikasi 200 cc dan Kendaraan bermotor roda 4 (empat) meliputi kendaraan penumpang pribadi jenis Sedan, Jeep, Minibus, dan Mikrobus

c)     Pengenaan PKB Progresif atas kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan pada nama dan alamat yang sama dalam satu keluarga yang dibuktikan dalam satu Kartu Keluarga (KK)

d)     Penentuan urutan kepemilikan berdasarkan tanggal penyerahan

e)     Penentuan urutan kepemilikan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) dilakukan secara terpisah

c.  Dasar Pengenaan PKB adalah hasil perkalian dari 2(dua) unsur pokok:

1)  NJKB dan;

2)  Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

3.    Besar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Angkutan Jalan:

Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-KB, SWDKLLAJ dan PNBP; Surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)

1.    Pengaduan melalui kotak saran;

2.    Pengaduan melalui Laporgub dan SP4N;

3.    Pengaduan melalui media social (Instagram/Twitter/ Facebook)