Pelayanan mutasi keluar (Dalam dan Luar Provinsi)

Pelayanan mutasi keluar (Dalam dan Luar Provinsi)

No. SK: 014/2023

Identitas diri a. Perorangan: Identitas diri yang sah (KTP, KITAS sesuai nama/alamat baru) b. Badan : NIB, NPWP, Surat tugas ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan yang bersangkutan, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi yang diberikan tugas c. Instansi pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD), Perwakilan Negara Asing (PNA) dan Badan Internasional melampirkan Surat Tugas ditanda tangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap instansi yang bersangkutan, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi yang diberikan tugas
Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor
STNK
BPKB
Dokumen arsip kendaraan bermotor
SPOPD yang telah di isi dan di tandatangani

Melakukan pendaftaran pembayaran pajak mutasi keluar (dalam dan keluar provinsi);
Memverifikasi persyaratan pembayaran pajak mutasi keluar;
Menetapkan besaran PKB dan SWDKLLAJ yang harus dibayarkan dan mencetak SKKP;
Memverifikasi SKKP;
Menerima pembayaran SKKP dan PNBP mutasi keluar;
Menerbitkan surat keterangan fiskal antar daerah;
Pemilik kendaraan bermotor menerima surat keterangan fiskal antar daerah;
Mengarsipkan SKKP dan arsip surat keterangan fiskal antar daerah.

Jangka waktu mulai proses verifikasi persyaratan dokumen sampai dengan penyerahan SKKP maksimal 50 menit

1. Jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020:

Tarif Penerbitan Surat Mutasi Keluar daerah :

- Roda 4 atau lebih Rp 250.000,-

- Roda 2 atau 3 Rp 150.000,-

2. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

a. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama:

1) 1,5% untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi dan badan

2) 1 % untuk kendaraan bermotor angkutan umum

3) 0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, ambulans/jenazah sosial keagamaan, pemadam kebakaran sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan

b. Tarif PKB Progresif

1) 2% untuk kepemilikan kedua

2) 2,5% untuk kepemilikan ketiga

3) 3% untuk kepemilikan keempat

4) 3,5%untuk kepemilikan kelima dan seterusnya

5) Ketentuan Progresif :

a) Kepemilikan Pribadi (TNKB Hitam/Putih)

b) Jenis Kendaraan : Kendaraan bermotor roda 2 (dua) 200 cc keatas, termasuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) dengan isi silinder 195 cc sampai denqan 199 cc secara teknis dikategorikan dalam klasifikasi 200 cc dan Kendaraan bermotor roda 4 (empat) meliputi kendaraan penumpang pribadi jenis Sedan, Jeep, Minibus, dan Mikrobus

c) Pengenaan PKB Progresif atas kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan pada nama dan alamat yang sama dalam satu keluarga yang dibuktikan dalam satu Kartu Keluarga (KK)

d) Penentuan urutan kepemilikan berdasarkan tanggal penyerahan

e) Penentuan urutan kepemilikan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) dilakukan secara terpisah

c. Dasar Pengenaan PKB adalah hasil perkalian dari 2(dua) unsur pokok:

1) NJKB dan;

2) Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

3. Besar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Angkutan Jalan:

Golongan	Keterangan	Tarif (Rp)
Golongan A	Sepeda motor 50cc kebawah, mobil ambulance, mobil jenazah, dan mobil pemadam kebakaran	0
Golongan B	Mobil derek dan sejenisnya	20.000
Golongan C1	Sepeda motor, sepeda kumbang dan scooter diatas 50cc s.d 250cc dan kendaraan bermotor roda tiga	32.000
Golongan C2	Sepeda motor dan scooter diatas 250cc	80.000
Golongan DP	Pick Up/mobil barang s.d 2.400cc, sedan, jeep dan mobil penumpang bukan angkutan umum	140.000
Golongan DU	Mobil penumpang angkutan umum s.d 1.600cc	70.000
Golongan EP	Bus dan Microbus bukan angkutan umum	150.000
Golongan EU	Bus dan Microbus bukan angkutan umum, serta mobil penumpang angkutan umum lainnya diatas 1.600cc	87.000
Golongan F	Truck, mobil tangki, mobil gandengan, mobil barang diatas 2.400cc, truck container dan sejenisnya	160.000

Setiap jenis kendaraan dikenakan biaya penggantian pembuatan kartu dana / sertifikat sebesar Rp3.000,-

Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-KB, SWDKLLAJ dan PNBP; Surat Mutasi Keluar; Surat Keterangan Fiskal (SKF); STNK Sementara; Bukti pelunasan SWDKLLAJ

1. Pengaduan melalui kotak saran;

2. Pengaduan melalui Laporgub dan SP4N;

3. Pengaduan melalui media social .(Instagram/Twitter/ Facebook)

4. Pengaduan melalui callcenter dan whatsapp, Pesan Singkat (SMS) pada masing-masing unit kerja.

Anda juga dapat menyampaikan pengaduan, aspirasi, maupun permintaan informasi melalui aplikasi LAPOR!

Melalui LAPOR!, Anda dapat menyampaikan permasalahan pelayanan publik yang Anda temui dalam satu kanal sehingga laporanmu dapat kami sampaikan ke instansi terkait.

Website LAPOR! Unduh di Play Store Unduh di App Store